Monday 31 October 2011

Kunjungan Komisi VIII DPR-RI “Pantau” Otsus Papua

JUBI --- Kedatangan Komisi VIII DPR RI bersama rombongan melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua yang juga dihadiri oleh tokoh agama, adat, MRP dan DPRP, untuk melakukan pengawasan atau mengontrol serta memantau implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Karena selain membuat undang-undang dan anggaran, DPR RI juga harus melakukan pengawasan sejauh mana penggunaan anggaran APBN itu digunakan di daerah,” ujar Ketua Tim Komisi VIII DPR RI Drs.Manuel Kaisiepo kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Sasana Krida, Senin (31/10).

Dikatakan, kunjungan kerja komisi VIII ke Papua untuk meminta masukan-masukan dalam rangka pembahasan beberapa peraturan perundang-udangan, disisilain kunjungan DPR RI ke Papua yang membidangi Agama, Sosila, Budaya dan pemberdayaan perempuan.

Mengenai adanya dana untuk pembangunan daerah tertinggal di Papua, kata Manuel Kaisiepo, untuk daerah tertinggal posnya ada di kementerian sosial untuk daerah tertinggal. “Akan tetapi, di Papua satu daerah yang mendapat bantuan Rp.17 miliar, yang kita pertanyakan kenapa Papua hanya satu daerah yang mendapat bantuan tersebut,” ungkap Kaisiepo, yang pada tahun 2000-2001 menjabat Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Persatuan Nasional.

Dikatakan, untuk memberikan keberpihakan kesejahteraan secara sosial, ekonomi, harkat dan martabat rakyat Papua, tetapi setelah 10 tahun berjalan dengan kucuran anggaran yang besar belum membawa dampak yang signitifikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. “Angka kemiskinan di Papua sangat tinggi sekali yang mencapai 34 persen, berarti ada yang salah. Namun bukan Undang-undangnya tetapi implementasi,”ulasnya.

Sebabnya, lebih lanjut diminta, agar kedepan harus ada perbaikan. Karena Undang-undang Otsus ini memberikan kewenangan yang besar dan anggaran besar.

“Seharusnya UU Otsus ini dapat memberikan atau mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk harkat dan martabat akan muncul dengan sendirinya ketika orang mempuntai pendidikan yang baik dan ekonominya baik,” tandasnya.

Dirinya menilai , sebab dengan dana Rp.17 miliar sementara wilayah Papua sangat luas dan letak geografisnya yang sangat sulit, sehingga untuk membuat jalan dengan dana sebesar itu tidak cukup. “Sehingga itu merupakan kewajiban kami, karena kami yang menentukan anggarannya dengan adanya aspirasi dari Papua yang mempertanyakan dana untuk daerah tertinggal,” tuturnya.

“Kami juga harus memantau anggaran realisasi penggunaan anggaran yang ada dalam bidang kami untuk dikontrol, walaupun DPR  yang mempunyai tugas dan fungsi membuat undang-undang, menetapkan anggaran,” jelasnya.

Diakui, dana yang kita setujui datang kita control apa sudah dilakukan termasuk di Papua. Pada kesempatan tersebut, Manuel Kaisiepo sebagai putera asli Papua menilai terjadinya gejolak dan konflik yang terjadi di Papua merupakan ekspresi ketidak puasan dan kekecewaan masyarakat akibat tidak berjalannya UU Otsus secara konsekuen. “Pada hal ketika Undang-undang Otsus dirancang kita berharap harapan sangat besar dan ketika UU otsus itu jadi isinya sangat baik, yang diharapkan mengakhiri konflik-konflik yang terjadi di masa lampau,” sambungnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Constant Karma menyambut baik kedatangan para anggota Komisi VIII DPR-RI dalam rangka melakukan pengawasan implemntasi Otsus Papua. Acara tersebut diakhiri dengan pemberian cindera mata dari Tim Komisi kepada Pemda Papua. (JUBI/Eveerth Joumilena)

Lagi, Penembak Misterius Beraksi di Timika

Senin, 31 Oktober 2011 01:13

JAYAPURA - Lagi,  aksi penembakan oleh kelompok tak dikenal terjadi di areal jalan tambang PT Freeport Indonesia, Sabtu 29 Oktober sekitar 08.30 WIT, Tepatnya di Mile 36. Meski sempat terjadi adu tembak, tapi tidak ada korban dalam kejadian itu.

Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, pelaku menembak mobil patroli anggota TNI. ‘’Pada saat patroli TNI dari cek point 40 melakukan patroli ke mile 36, mereka Mendengar bunyi tembakan dari dalam hutan, setelah mendengar bunyi tembakan patroli TNI melakukan tembakan balasan ke dalam hutan sambil mengejar pelaku penembakan, ke arah bunyi tembakan,’’ ujarnya. Brimob yang berada di mile 40 juga menyusul ke mile 36 dan berusaha melakukan pengejaran. ‘’Hasilnya nihil, pelaku berhasil menghilang di dalam hutan,’’paparnya.

Namun, yang pasti, tidak ada korban dalam kejadian itu, baik dari TNI maupun Brimob.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Lukas Enembe mendapat surat dari kelompok yang mengaku TPN/OPM dan mengklaim sebagai yang bertanggung jawab atas penembakan terhadap Kapolsek Mulia, Dominggus Otto Awes, sama seperti surat yang diterima Kapolres Puncak Jaya AKBP Alex Korwa.

‘’Saya terima surat itu dari seseorang yang mengakui sebagai wakil komandan operasi OPM bernama Rambo Wonda,’’kata Lukas Enembe, ketika dihubungi via selulernya, Sabtu 29 Oktober.

Isi surat itu kata Enembe ‘’Kami sampaikan kepada Bapak Bupati Puncak Jaya, bahwa yang bertanggung jawab  atas perampasan senjata dan penembakan Kapolsek di 8andara Mulia adalah Kodam X dibawah komandan Purom alias Okinak Wonda. Kalau bapak-bapak TNI dan Polisi mau cari kami, silahkan datang ke Kampung Pilia, kami siap menunggu. Jangan  melakukan operasi di Ligitime sampai Girimuli, kalau mau operasi silahkan kirimkan orang non Papua.’’

Enembe mengakui, kelompok ini diluar komando Goliat Tabuni yang memiliki markas di Yambi dan Tingginambut. ‘’Pusat militer mereka di Pilis daerah Kuyawage di Kabupaten Intan Jaya, memang dulunya mereka dibawah komando kelompok Marunggen, yang sekarang ternyata sudah memiliki komandan baru dan mengatasnamakan Kodam X serta senjata api yang lumayan banyak,’’terangnya.

Menurutnya, Kelompok ini adalah sayap militer OPM, dimana, ada 30 sayap militer mereka, dan dipusatkan di Tingginambut. Lanjut Enembe, saat surat itu disampaian, dirinya sempat memberikan bendera merah putih untuk mereka bawa pulang, tapi ditolak. Mengenai situasi terkahir Puncak Jaya, Enembe menyatakan berangsur pulih, namun/malam hari, Patroli aparat keamanan lebih diintensifkan. (jir/don/l03)

Thursday 27 October 2011

JFK, Indonesia, CIA dan Freeport

by Ismail Asso on Friday, 28 October 2011 at 01:18

 

FROM:Satrio Arismunandar   

Salam kebangsaan yg terhina, 

Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport.” 

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.  

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

 Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya. 

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit

kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata. 

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

 

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali moda Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

 

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. 

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. 

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut. 

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan! 

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

 Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

 Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini. 

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA. 

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. 

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

 

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

 

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport? 

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka. 

Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

 

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978. 

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.  

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia. 

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!! 

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!! 

Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu. 

Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

 

Sumber : Blog Media Kata

Wednesday 26 October 2011

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Papua

Jakarta - DPR mendesak pemerintah segera menuntaskan konflik di papua. Adanya pergerakan di Papua yang kian membahayakan perlu segera diatasi pemerintah.

"Saya melihat dalam persoalan Papua orang tidak berdiri sendiri. Pasti ada yang mendorong baik dari dalam maupun dari luar. Ini pendekatan humanistik dan dialog. Persoalan ini sudah lama dan harusnya sudah diselesaikan pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Menurut Pramono, penyelesaikan masalah Papua selama ini tidak kontinyu. Ada eskalasi peningkatan di Papua di daerah pergerakan namun tidak diperhatikan.

"Karena itu pendekatan humanistik harus dilakukan tapi tidak menghilangkan ketegasan. Kalau sudah makar maka langkah tegas perlu dilakukan pemerintah. Kalau dialog bukan dengan OPM tapi dengan Majelis Rakyat Papua dan tokoh papua," tutur Pramono.

Ia memandang akar permasalahan Papua adalah kesejahteraan dan pembagian yang tidak merata. Apalagi, Pram menambahkan, di negeri kaya tambang itu dana Otsus yang besar dalam mekanismenya berhenti dan tidak sampai pada rakyat Papua.

"Akar persoalan Papua ini karena mereka sadar tanah yang kaya tapi ketika banyak investor yang masuk tapi tetap seperti itu. Saya melihat tidak adil ketika ada perusahaan mendunia tapi untuk rakyat Papua tidak kesejahteraan," kata dia.

Namun jika ada indikasi makar, Pramono mendesak pemerintah mengambil sikap tegas. "Penambahan pasukan dan sebagainya. Kalau memang mereka makar ya silakan ditindak tegas," ujarnya.

(van/aan) 

Papua Memanas Lagi, Mobil PT Freeport Diberondong Tembakan

Detik.com, Jakarta - Suhu di Papua, masih memanas. Sebuah mobil patroli milik PT Freeport dengan nopol RP 15 ditembak pria tidak dikenal. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

"Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 00.15 WIT, di Mile 35, Jl Tembagapura, telah terjadi penembakan terhadap mobil patroli RP 15, milik PT Freeport Indonesia, yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK)," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) Wachyono dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (26/10/2011).

Menurut Wachyono, di dalam mobil patroli itu terdiri dari 3 anggota Brimob yakni Bripka Bambang, Leo, dan Hartawan serta 2 satpam Freeport yakni P Pangamenan (yang menyupir) dan Benyamin Sampe. Kerugiaan materil hanya mobil yang tertembak.

Saat ini, lanjut Wachyono, pihaknya sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) atas insiden itu.

Sebelumnya keadaan di Papua memanas tatkala Kapolsek Mulia AKP Dominggus Awes tiba-tiba didatangi dua orang pria tak dikenal saat bertugas di Bandara Mulia. Kedua orang yang tak mengenakan alas kaki itu kemudian merampas senjata revolver milik Dominggus.

Dominggus kemudian ditembak sebanyak dua kali di bagian hidung dan dada. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Dominggus sempat dibawa ke RSUD Mulia. Namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. 

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyebut pelaku merupakan kelompok pengacau keamanan. Atas kejadian ini, Mabes Polri menaikkan pangkat Dominggus dari AKP menjadi Kompol.

(nik/ndr) 

Presiden Dituntut Tegas Selesaikan Persoalan di Papua

Detik.com, Jakarta - Dalam sebulan terakhir peristiwa berdarah terus terjadi di tanah Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituntut untuk tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami, warga negara Republik Indonesia meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan membangun dialog sejati yang damai yang menghormati martabat dan hak budaya rakyat Papua," tulis rilis yang dikirim oleh sejumlah LSM yang diterima detikcom, Selasa (25/10/2011).

Saat ini, Papua dinilai telah menjadi ladang subur kekerasan, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Tindakan kekerasan adalah wajah keseharian yang luput dari koreksi kehidupan pembangunan bernegara. 

Dalam sebulan terakhir, kekerasan semakin meningkat. Diawali dengan aksi demonstrasi buruh PT Freeport menuntut peningkatan kesejahteraan yang dijawab dengan pengerahan pasukan keamanan berlebihan. Dua orang buruh yang tewas dalam aksi demonstrasi serta seorang intel polisi kritis telah menunjukkan fakta aktual yang tidak bisa kita abaikan. 

"Hal ini diperburuk pula dengan penerapan logika keamanan berlebihan yang terlihat pada kasus penyerangan Kongres Rakyat Papua III. Dalam penyerangan tersebut ratusan orang ditangkap, 3 tewas dan 6 orang lainnya dituduh telah melakukan kegiatan subversif," ujar koalisi LSM itu. 

Terkait penembakan di mil 38-39 Timika yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang kritis, koalisi LSM juga menyayangkan hal ini. Bahkan Kapolsek Mulia, Puncak Jaya juga meninggal akibat ditembak oleh pelaku yang belum diketahui.

"Apa yang terjadi di Papua adalah buah dari kegagalan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan rasa keadilan, kesetaraan, jaminan hak sipil-politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini tidak pernah dinikmati oleh seluruh rakyat Papua. Tindakan pemerintah ini dikhawatirkan akan mendorong kekecewaan yang meluas di kalangan rakyat Papua." tulis rilis tersebut.

Untuk mencegah kembali terjadinya insiden berdarah itu, Presiden SBY selaku pucuk pimpinan kepala negara diminta memerintahkan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono untuk menarik seluruh personel TNI non organik dari Tanah Papua. Gelar kekuatan berlebihan ini telah melanggar UU TNI dan tidak searah dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pendekatan ekonomi sosial budaya untuk masyarakat Papua.

"Kami juga meminta Presiden memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar segera melindungi dan menciptakan rasa aman di tengah rakyat Papua. Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk mengevaluasi MoU antara Polda Papua dan PT Freeport terkait dengan pengamanan yang telah menempatkan personil TNI/Polri sebagai satgas Objek Vital," imbuhnya.

Gabungan LSM tersebut diantaranya Setara Institut, WALHI, YLBHI, IMPARSIAL, ELSAM, LBH JAKARTA, KOMISI HAK KWI, PGI, HRWG, Solidaritas Perjuangan Untuk Buruh Freeport dan lain-lain.

(mpr/her) 

Freeport Umumkan Kondisi Force Majeure

Jakarta - Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoran mengumumkan kondisi force majeure untuk pengapalan produk pertambangan dari tambang emas dan tembaga di Indonesia. 

Juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengatakan, aksi mogok kerja oleh Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia telah berdampak terhadap produksi dan pengapalan konsentrat. Pihaknya telah bekerja sama secara kooperatif dengan para pembeli kami berdasarkan perubahan jadwal produksi dan pengapalan konsentrat Freeport. 

"Produksi konsentrat yang lebih rendah tersebut berdampak terhadap kemampuan kinerja kami untuk memenuhi komitmen-komitmen penjualan kami secara optimal, dan sebagai akibatnya kami terpaksa menyatakan 'force majeure' terhadap perjanjian-perjanjian penjualan konsentrat yang terkena dampak tersebut," ujar kepada detikFinance, Rabu (26/10/2011).

Pengumuman kondisi force majeure itu berarti Freeport bisa menghindari denda biasanya karena gagal memenuhi kewajiban sesuai kontrak.

Sekitar 8.000 dari total 23.000 pekerja Freeport telah melakukan pemogokan kerja selama lebih dari 1 bulan di tambang yang berlokasi di Papua. Mereka menuntut kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik.

Produksi emas dan tembaga Freeport dari tambang Grasberg di Papua mengalami penurunan sepanjang kuartal III-2011. Produksi tembaga di Papua sepanjang kuartal III-2011 mencapai 233 juta pounds. Turun 34% dibanding periode yang sama di2010 yang mencapai 358 juta pounds.

(qom/hen) 

Lily Wahid: Freeport Diduga Bayar Aparat US$ 14 Juta

Febrina Ayu Scottiati - detikNews

Rabu, 26/10/2011 21:18 WIB 

Jakarta - Anggota Komisi I Lily Wahid mengaku mendapat informasi PT Freeport Indonesia merogeh kocek hingga US$ 14 juta untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika. Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI.

"Saya dapat berita bahwa US$ 14 juta sudah dikucurkan PT Freeport untuk pengamanan aset kepada TNI/Polri," kata Lily, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Lily juga menduga uang tersebut ada kaitannya dengan penambahan personil Brimob yang diterjunkan untuk mengamankan kerusuhan di Papua. Ia pun mengibaratkan uang tersebut adalah uang centeng.

"Bisa jadi, ada kaitan antara uang centeng US$ 14 dengan penambahan personil Brimob yang dikirim kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, belasan orang yang mengatasnamakan warga yang bermukim di sekitar wilayah PT Freeport mendatangi Komisi I DPR. Mereka meminta agar kondisi di wilayah sekitar Freeport kembali kondusif.

Menurut perwakilan warga tersebut, pasca bentrokan dan penembakan yang terjadi di sekitar wilayah Freeport, jalan menuju Timika ke Tembagapura, juga sebaliknya jadi tidak aman. Bila ada warga dari Timika ingin menuju ke Tembagapura harus dikawal aparat.

(feb/ndr) 

Kontras dan Polda Bahas Papua

Written by Bel/Ant/Papos    
Wednesday, 26 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Kontras Pusat dan Polda Papua membahas keamanan dan kekerasan di Papua.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, usai pertemuan tertutup itu mengatakan, pertemuan tersebut intinya mencoba mendiskusikan beberapa hal terkait soal keamanan dan kekerasan di Papua.

"Pada dasarnya kita sampaikan informasi yang kita dapat dari Kontras Papua, sekaligus membagi beberapa hal tekait hak asasi manusia mengenai situasi di Papua itu seperti apa," kata Haris Azhar di Jayapura, Selasa.

Dia menjelaskan, masukan pihaknya adalah penemuan beberapa korban masyarakat sipil baik dalam peristiwa Abepura maupun Timika.

"Dalam pertemuan ini kita saling mengkroscek satu sama lain. Kontras sudah dapat jawaban dari pihak Polda maupun Polresta. selain itu, kita juga mendapat informasi baru dari Kapolda dan Kapolresta.Saya pikir ke depan polisi sudah membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari kontras terkait dengan informasi tersebut," ujarnya.

Untuk peristiwa Abepura, kata Haris, pihaknya meminta jaminan akses hukum bagi mereka yang ditangkap dan ditahan di Mapolda Papua terkait kongres Papua III.

Dia mempertanyakan pertanggungjawaban polisi terhadap beberapa orang sipil dan peserta kongres yang menjadi korban kekerasan. Menyinggung soal data jumlah korban yang dimiliki Kontras, Haris mengatakan menurut laporan yang diterima korban ada tiga orang, sementara beberapa nama belum diketahui rimbanya, apakah melarikan diri atau dilarikan.[bel/ant]

Jemput Jenazah Disambut Isak Tangis

Written by Loy/Amros/Tom    
Wednesday, 26 October 2011 00:00

DITERBANGKAN :Jenazah AKP. Dominggus Oktovianus Awes ketika hendak diterbangkan menggunakan pesawat Trigana Air Service dari Mulia ke bandara Sentani, Selasa (25/10) kemarin.

SENTANI [PAPOS]- Jenasah Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, AKP. Dominggus Oktovianus Awes yang tewas ditembak orang tak dikenal [OTK], Senin [24/10], akhirnya diterbangkan dari Bandara Mulia menuju bandara Sentani dengan menggunakan penerbangan twin other, Trigana Air jenis PK-YRU, Selasa [25/10] sekitar pukul 11.30 Wit.

Jasat korban yang sudah dimasukan dalam peti mayat berbalutkan bendera merah putih. Sontak saja kedatangan jenazah almarhum disambut isak tangis keluarga yang sudah sekitar satu jam menunggu. Rasa sedih sedih nampak pada setiap orang yang menunggu di pintu kedatangan gudang Trigana Air Service.

Tidak hanya pihak keluarga, aparat kepolisan Polres Jayapura yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura, AKBP.Mathius D Fakhiri, SIK, turut aktif dalam penjemputan jenazah almarhum.

Pantauan koran ini di Bandara Sentani, Setelah jenazah diturunkan dari pesawat, tangis dan air matapun tak dapat terhindarkan dari keluarga maupun rekan kenalan almarhum.

“Tidak kami duga secepat itu, kau pergi untuk selamanya,” begitulah suara tangisan yang keluar dari bibir pihak keluarga mengekspresikan kesedihan mereka saat melihat jenazah almarhum hendak diturunkan dari pesawat ke mobil ambulance.

Jenazah almarhum langsung dimasukan kedalam mobil ambulance yang diiring-iringi mobil patroli polres jayapura, langsung diantar menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Youwari untuk kepentingan otopsi.

Pihak keluarga, yang tadinya memadati bandara sentani menjemput kedatangan jenazah almarhum, sebagiannya ikut dalam iring-iringan menuju RSUD Youwari untuk terlebih dahulu otopsi jenazah. Sedangkan sebagian keluarga lainnya ada yang langsung menunggu di rumah duka kompleks asrama polri samping polsek Sentani Kota.

Naik Pangkat

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo memberi kenaikan pangkat Anumerta pada Kapolsek Mulia, Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes, yang gugur saat bertugas melakukan pengamanan di Bandar Udara Mulia, Puncak Jaya, Senin [24/10] siang.

“Mabes Polri menaikkan pangkat almarhum dari AKP menjadi Kompol Anumerta, dia gugur dalam melaksanakan tugas. Skepnya tertulis sejak tanggal 24 Oktober 2011 dan baru kami terima,” ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono saat diitemui wartawan di Mapolda Papua, Selasa [25/10] kemarin.

Kabid Humas mengakui, evakuasi jenazah Kapolsek Mulia sempat tertunda satu hari karena cuaca buruk, dan hari ini [Selasa,red] baru bisa diterbangkan ke Jayapura untuk di makamkan di Taman Makam Bahagia [TMP] Waena.  ”Jenazah almarhum Dominggus Otto Awes akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia [TMP] Waena, hari ini, Rabu [26/10]. Rencana pemakaman almarhum akan dihadiri, Gubernur Papua, Kapolda dan Pangam XVII/Cenderawasih serta muspida,” ungkapnya.

Ketika disinggung pelaku penembakan. Wachyono mengatakan, aparat masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. dimana ciri-ciri pelaku, baik postur atau tinggi badan sudah diketahui aparat. ”Aparat kami masih melakukan pengejaran dan pencarian lebih lanjut di Puncak Jaya,” imbuhnya.

Untuk saksi sendiri, menurut dia, penyidik Polres Puncak Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang melihat kejadiaan. Namun jumlah saksi yang diperiksa, pihaknya belum mengetahi secara pasti. ”Saya tidak tahu jumlahnya, tapi yang jelas saksi sudah diperiksa, bahkan sudah dilakukan olah TKP,” tukasnya.

Disinggung soal lemahnya pengamanan di Bandara Mulia. Kabid Humas menyebutkan bahwa jumlah bandara di Papua cuku banyak, belum termasuk lapangan terbang perintis yang minim pengamanan. Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi pengamanan di setiap Bandara yang ada di Papua.

Hal itu penting, mengingat para kelompok sipil bersenjata ini kerap menyerang anggota yang dalam posisi sendirian, termasuk pos-pos terpencil. ”Bandara di Papua banyak, belum lagi lapangan perintis, yang ada hanya pos polisi, tidak ada pengamanan lebih. Demikian juga patroli hanya dilakukan dua orang saja,” katanya.

Dia juga mengakui Polda Papua sering melakukan himbauan kepada anggota agar saat melaksanakan tugas tidak seorang diri. ”Sudah sering kami himbau anggota, terutama di pos-pos terpencil, apalagi medan dan jarak pos satu dengan pos lainnya jauh,” tandasnya.

Bahkan kata Kabid Humas, Polda Papua juga berencana menambah jumlah personel sebanyak 260, sebelum tangga 30 Oktober untuk menjaga kamtibmas di Paniai dan Puncak Jaya. ”Rencana akan ada tambahan 260 personel untuk melakukan pengamanan di Paniai dan Puncak Jaya, diluar anggota yang sudah ada di pos-pos di daerah baik Polri atau TNI yang sudah melekat di sana,” katanya.

Perlu Dibuktikan

Sementara itu ditempat terpisah Ketua Komis A DPR Papua Ruben Magay,S.IP mengatakan tewasnya Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, Ajun Komisaris Polisi Dominggus Oktavianus Awes yang disinyalir dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka [OPM] perlu dibuktikan agar tidak menimbulkan polemik yang berkembang pada masyarakat.

Aneh memang kata dia, setiap kali terjadi kekerasan dan kekacauan di tanah Papua, aparat selalu menuding OPM pelakunya, tanpa disertai pembuktian yang jelas dan kuat. Padahal pelakunya belum tentu OPM. Untuk itu, aparat diminta agar bekerja profesional tanpa memunculkan opini. Kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah. kecuali aparat sudah melakukan investigasi dan mengetahui pelakunya barulah bisa mengarahkan pelaku untuk diproses Hukum.

Bila memang itu dilakukan OPM maka buktikan. Jangan asal bicara saja. siapa saja pun dia jika memang bersalah harus diproses hukum,’’ tegasnya.[loy/amros/tom]

DPRD Biak Dukung Pembentukan Papua Tengah

Written by Bahagia/Papos    
Wednesday, 26 October 2011 00:00

BIAK [PAPOS] - DPRD kabupaten Biak Numfor mendukung rencana pembentukan provinsi Papua Tengah, bila tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Dukungan itu disamaikan Wakil ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnath Rumbewas menanggapi rencana pembentukan provinsi Papua Tengah, kepada Papua Pos di Biak Selasa mengatakan, dirinya mendukung perjuangan pembentukan Papua Tengah tersebut. Apa lagi kata politisi Partai Demokrat ini, Papua Tengah kini telah diperjuangkan bersama, dan tidak lagi terkotak-kotakseperti perjuangan sebelumnya.

Untuk itu Wakil ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnath Rumbewas menyarankan, agar tim perjuangan Papua Tengah itu segera membentuk tim peneliti yang melibatkan akademisi. Hal tersebut kata Sefnath, penting dilakukan agar dibuatkan suatu kajian atau study kelayakan untuk diajukan sebagai eksponen local, utamanya bagi pemerintah daerah di wilayahPapua tengah.

“Mereka kan butuh dukungan biaya dan sebagainya, jadi tanpa eksponen yang lengkap, bagaimana pemerintah daerah dapat mendukung. Jadi kalau sekarang perjuangan ini sudah dilakukan secara bersama-sama. Saya sarankan buatlah kajian yang lengkap, agar bisa

pemerintah dan DPRD se-wilayah Papua Tengah ini punya dasar untuk memberi dukungan,” ujarnya.

Pada 11 Oktober lalu di Jakarta, para pejuang Papua Tengah mendatangani kesepakatan bersama untuk memperjuangkan pembentukan provinsi Papua Tengah. Tokoh perjuangan Papua tengah dari Mimika,

Andreas Anggaibak, Philips Wona dari kawasan Teluk Cenderawasih, Drs.AP. Youw dari Nabire, dan Laksamana TNI [Purn] D.H Wabiser dari kepulauan Biak, sepakat untuk kembali mengaktifkan UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya tengah [Papua tengah].

Sebelumnya diantara sejumlah tokoh tersebut, masih terjadi tarik menarik terkait calon ibu kota Papua tengah yakni di Biak, Nabire dan

Mimika. Sementara itu, dalam keterangan persnya, koordinator para bupati dan DPRD wilayah Papua Tengah pada Tim Komunike [Pejuang PapuaTengah], Drs. AP. Youw berharap, adanya dukungan dari masyarakat Papua, khususnya dukungan dari para Bupati dan DPRD di wilayah PapuaTengah dalam perjuangan tersebut. [gia]

Tuesday 25 October 2011

Papua Bukan Ladang Pembantaian

Written by Bela/Thoding/Papos    
Saturday, 22 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Papua Diaz Gwijangge meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelaku pembunuhan biadab terhadap Dabiel Knefe (28), Max Sesa dan satu orang lagi belum diketahui identitsanya.

“Saya perlu ingatkan bahwa Papua bukan ladang pembantaian. Sudah cukup banyak nyawa warga melayang sia-sia. Aparat harus mencari dan menemukan pelaku serta motif pembunuhan,” tegas Diaz Gwijangge kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis, [20/10].

Mayat keduanya ditemukan Kamis [20/10] pagi di Bukit Heram di belakang kompleks Korem 172 Praja Wira Yakthi Abepura, Papua, sehari setelah pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

Selain meminta aparat mengusut dan menemukan pelaku, pihaknya mengingatkan masyarakat mewaspadai kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bertindak lebih brutal lagi. “Masyarakat perlu mewaspadahi stigmatisasi separatis atau makar. Jangan sampai elemen-elemen masyarakat yang mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu dicap makar karena ini lagu lama,” tandas Diaz.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari Jayapura, setidaknya ada lima warga sipil yang diamankan di Markas Kepolisian Daerah dengan tuduhan makar dan kepemilikan senjata tajam. Kelima warga sipil tersebut adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda. Kabarnya, semuanya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur juga diberitakan belum kembali ke asrama mereka. Beberapa yang lain telah pulang setelah sebelumnya ditangkap aparat.“Mereka telah dipulangkan setelah diperiksa di Polda,” kata Uskup Keuskupan Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM ketika ditemui, Kamis (20/10/2011), di Kompleks STFT Fajar Timur, Abepura.

Nyawa

Sementara itu, Ketua Komisis A DPRP, Ruben Magai, S.IP meminta agar manusia tidak dikorban secara terus menerus di Tanah Papua. Oleh karena itu, alat Negara yang bertugas di Papua harus menerjemahkan misi Negara dengan baik.

“Kami berbicara dari sudut pandang manusia, saya tidak berbicara soal Demokratnya, tetapi saya berbicara dari sudut pandang manusia yang sudah hilang nyawa manusia,” kata Ruben kepada wartawan di kantor Gubernur Provinsi Papua, kemarin.

Partai politik kata Ruben tidak ada sangkut pautnya dalam menyikapi situasi politik dan pembangunan. Apalagi adanya penembakan orang. Sebagai wakil rakyat atau sebagai corong rakyat dewan harus menyikapi persoalan dilapangan. itu menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan sendiri. ‘’ Jadi jangan sampai pemerintah pusat menilai yang bicara hanya Democrat, tentu democrat berbicara karena menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.

Jadi kebijakan Negara tidak dikaitkan dengan penembakan terhadap orang. Untuk itu, dewan mendesak pemerintah mencermati peristiwa ini secara serius. Walaupun demokrasi di Negara sudah bebas, tetapi demokrasi harus diatur supaya ada corong yang dibuka bagi orang untuk berbicara.

“Kami dari partai demokrasi tidak melakukan intervensi, kami hanya minta proses hukum tetap berjalan, tetapi manusia yang menjadi koran secara terus menerus di tanah ini tidak boleh. Stop sudah, kami berhadap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkag,”tegasnya.[bela/tho]

Dualisme Kepemimpinan SKDP di Mamteng Segera Diselesaikan

Written by Thoding/Papos    
Tuesday, 25 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]– Adanya dualisme kepemimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] di Kabupaten Mamberamo Tengah, menjadi perhatian serius Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ayub Kayame.

Menurut Ayub Kayame kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin, (24/10) kemarin, roda pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah saat ini masih menjadi kendala, karena disebabkan adanya dua pejabat yang memegang surat SK.

“Ada pejabat yang memegang SK Penjabat Bupati dan SK Gubernur, sehingga sama-sama ngotot sebagai Kepala Dinas,” tegasnya.

Dijelaskan, dualisme kepala dinas ini akan segera diselesaikan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten tersebut. “Saya akan naik ke Mamberamo dan selesaikan masalah ini, karena sesuai dengan aturan yang memegang SK Gubernur itulah yang mempunyai hak sebagai Kepala Dinas,” tegasnya.

Ayub Kayame yang juga menjabat Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua mengaku, SK yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati sebelumnya tidak sah, pasalnya penjabat Bupati tidak punya kewenangan untuk  mengangkat dan melantik Kepala Dinas.

Ia menuturkan, masalah kepimimpinan SKPD inilah yang menghambat pelaksanaan Pilkada di Mamberamo Tengah. Namun dirinya merasa optimis, bulan ini masalah dualisme kepimpinan SKPD akan dapat segera diselesaikan, sehingga roda pemerintahan di Mamberamo dapat berjalan baik.

“Harapan masyarakat kepada pemerintah agar memberikan pelayanan dapat diwujudkan, karena masyarakat di Mamberamo Tengah merasa resah dengan adanya masalah dualism kepemimpinan ini,” terangnya.[tho]

Enam Pelaku KRP III Tetap Diproses Hukum

Written by Bela/Loy/Papos    
Saturday, 22 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS] – Kapolda Papua Irjen [Pol], Bigman Lumban Tobing menegaskan bahwa ke enam pelaku Kongres Rakyat Papua [KRP] III yang saat ini menjadi tahanan, tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Penagasan itu disampaikan Kapolda Papua Irjen [Pol] Bigman Lumban Tobing kepada wartawan usai pertemuan dengan FORKOMPIMDA diantaranya Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, tokoh Masyarakat serta tokoh agama di ruang kerja Gubernur, Jumat [21/10] kemarin. ‘’Kita sudah cukup toleransi. Kegiatan KRP sudah menyimpang, bahkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah tempak pelaksanaan dimana, tetapi sampai sekarang mereka tidak mengantongi ijin. kita sendiri cukup sabar menunggu, tetapi mereka tidak ada itikad baik mereka untuk mengurus ijin,’’ tegas Kapolda.

Ia juga meminta kepada wartawan untuk menyampaikan dan menyajikan berita yang kondusif, bukan menimbulkan kekuatiran-kekuatiran yang dampaknya kurang baik kepada masyarakat.

‘’Kami dari Penyidik Direskrim Umum dan Direskrim Khusus Polda Papua masih terus melakukan pengembangan terhadap 6 tersangka yang berhasil diamankan di Mapolda Papua Papua, Rabu (19/10) lalu,’’ kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat [Humas] Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Wachyono saat dikonfirmasi wartawan, Jum’at (21/10) kemarin.

Sampai sekarang kata Kabid Humas, pihaknya belum ada penambahan tersangka terkait pelakanaan KRP III, Rabu [19/10] lalu. “Kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dulu dan melakukan pengembangan terhadap 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini,” ujar Wachyono lewat Telephone selulernya.

Dari 6 orang yang sudah di tetapkan tersangka ini diantaranya, Yoboisembut yang [Presiden Bangsa Papua Barat], Edison Gladius Waromi [perdana Menteri Papua Barat], August Makbrawen, Dominikus Sorabut, Selpius Bobi [Ketua Panitia KRP III], dan Gat Wenda

Wachyono menegaskan, ke enam tersangka ini, 5 diantaranya kasus Makar masing-masing, Yoboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen, Dominikus Sorabut, dan Selpius Bobi. Mereka di kenakan pasal 110 ayat (1) KUHP dan 106 KUHP dan 160 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidu.

Sedangkan tersangka, Gat Wenda dikenakan pasal Undang-undang Darurat yakni, pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Gat Wenda dikenakan Undang-undang darurat karena saat usai pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III ditemukan sebilah parang. “Waktu dia diperiksa dalam mobil aparat gabungan TNI/Polri menemukan sebilah parang miliknya dan dia mengaku bahwa para tersebut miliknya,” jelas Wachyono

Disinggung terkait penemuan 3 mayat diantaranya, di belakang Gunung, tepatnya di belakang Korem 172/PWY dan di lereng bukit, distrik Heram, Kabid Humas Wachyono menegaskan bahwa pihaknya, belum bisa memastikan penyebab ketiga mayat yang ditemukan tersebut. “Ketiga korban tersebut masih di otopsi dan kalau sudah ada hasilnya nanti akan di beritahukan,” ujarnya. [bela/loy]

Tiga Tewas Ditembak di Timika

Written by Bel/Ant/Papos    
Saturday, 22 October 2011 00:00

TIMIKA [PAPOS]- Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait membenarkan terjadinya penembakan oleh gerombolan tak dikenal di areal operasi perusahaan itu yang mengakibatkan tiga orang tewas, Jumat pagi.

Menurut Ramdani, berdasarkan laporan yang diterima dari pihak yang berwenang, penembakan terjadi di jalur akses di area dataran rendah.Lokasi penembakan pada Jumat pagi berjarak beberapa mil bagian utara dari lokasi penembakan pada 14 Oktober 2011.

"Laporan awal yang kami terima dari otoritas pemerintah mengindikasikan bahwa penembak tidak diketahui, mengakibatkan satu orang karyawan kontraktor dan dua orang non karyawan meninggal dunia serta satu orang non karyawan mengalami cidera," ujar Ramdani.

PT Freeport menyatakan sangat berduka atas meninggalnya salah seorang karyawan perusahaan kontraktor yang diketahui merupakan karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) maupun dua warga lainnya yang diketahui berprofesi sebagai pendulang tradisional.

Hingga Jumat siang belum diketahui identitas tiga korban tewas akibat penembakan oleh gerombolan bersenjata tersebut. Jenazah tiga korban saat ini sudah dievakuasi ke Klinik Kuala Kencana.

Tewas Tertembak

Seorang staf PT Kuala Pelabuhan Indonesia, salah satu perusahaan privatisasi PT Freeport Indonesia, tewas ditembak gerombolan bersenjata tak dikenal di Mil 39 ruas jalan Timika menuju Tembagapura, Papua, pada Jumat pagi sekitar pukul 06.00 WIT.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di Timika, Jumat menyebutkan sekitar pukul 06.00 WIT terdengar suara tembakan di Mil 39, sekitar 100 meter sebelum jembatan Sungai Ajikwa di Mil 40. Mendengar itu, sejumlah aparat Satgas Pengamanan PT Freeport mendatangi lokasi kejadian dan menemukan seorang pendulang tradisional mengalami luka tembak di lengan kirinya.

Aparat juga menemukan seorang staf PT KPI yang sudah dalam kondisi meninggal dunia tergeletak di lokasi kejadian. Kedua korban langsung dilarikan ke Klinik Mil 38 dan selanjutnya dibawa ke Kuala Kencana.Akibat kejadian tersebut, saat ini akses transportasi dari Kuala Kencana menuju Tembagapura dan sebaliknya sudah ditutup.

Kapolres Mimika, AKBP Deny Edward Siregar hingga saat ini belum bisa dimintai tanggapannya terkait kejadian tersebut. Dalam sepekan terakhir, insiden penembakan oleh orang tak dikenal di areal PT Freeport sudah dua kali terjadi. Pada Jumat [14/10], tiga karyawan PT Puri Fajar Mandiri ditembak hingga tewas oleh segerombolan orang bersenjata yang tak dikenal di ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro tepatnya di Mil 37.

Aksi sabotase terus meningkat di areal kerja PT Freeport Indonesia dalam beberapa pekan terakhir terutama sejak terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dengan karyawan Freeport di Terminal Gorong-gorong Timika, Senin [10/10].

Aksi sabotase yang dilakukan berupa rentetan penembakan oleh gerombolan bersenjata tak dikenal, pemblokiran ruas jalan poros dari Pelabuhan Portsite Amamapare menuju Tembagapura oleh karyawan tepatnya di Mil 27 dan Check Point 1 Bandara Mozes Kilangin Timika, pemotongan pipa yang mengalirkan konsentrat dari Tembagapura menuju Pelabuhan Portsite Amamapare di Mil 45 dan lainnya.

OTOPSI JENAZAH

Dua dari tiga jenazah korban penembakan oleh gerombolan orang bersenjata di Mil 40 dan Mil 38 areal PT Freeport Indonesia, pada Jumat siang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, Provinsi Papua untuk menjalani proses otopsi.

Kedua jenazah atas nama Etok Laitawono (29) asal Pulau Kisar Maluku Tenggara Barat Jauh dan Yunus (21) asal Buton Sulawesi Tenggara sebelumnya sempat disemayamkan untuk sementara waktu di kamar jenazah Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika setelah dievakuasi dari Mil 40.

Sementara satu jenazah lainnya atas nama Aloysius Margana, karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI), dibawa menuju Kuala Kencana untuk menjalani proses identifikasi.Keluarga para korban terlihat sangat terpukul atas meninggalnya Etok dan Yunus akibat diberondong peluru oleh gerombolan orang bersenjata tidak dikenal.Beberapa di antara mereka menangis histeris dan maronta-ronta sembari mengutuk para pelaku yang telah melakukan perbuatan keji tersebut.

"Mengapa mereka bunuh adik saya, adik saya tidak punya salah apa-apa," teriak seorang perempuan setengah baya yang diketahui merupakan keluarga almarhum Yunus begitu jenazah kerabatnya tersebut digotong petugas dari kamar jenazah RSMM ke mobil ambulans untuk dibawa ke RSUD Mimika.

Ia menuturkan, almarhum Yunus baru dua hari berangkat ke lokasi pendulangan di Kali Kabur (Sungai Ajikwa) tepatnya di Mil 40 untuk menjaga kios milik Pa Mila yang menjual bahan pokok seperti beras, mie instan untuk dijual kepada para pendulang.

Warga lainnya, Nur Maromon selaku kakak dari almarhum Etok Laitawono mengatakan sangat kaget setelah mendapat informasi bahwa adiknya telah meninggal dunia karena ditembak oleh gerombolan orang bersenjata."Kami kaget dapat informasi bahwa Etok meninggal karena tadi malam dia masih telefon ke rumah sekitar jam 9.00 (21.00) WIT," kata Nur.

Keluarga almarhum Etok ikhlas menerima kematian saudara mereka dan meminta petugas untuk membawa pulang jenazah Etok tanpa harus diotopsi. "Kami mau bawa pulang, tidak perlu diotopsi. Kami sudah beritahukan ke orang tua di kampung," tutur Nur yang merupakan warga Jalan Serui Mekar Kelurahan Koperapoka Timika.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di Timika menyebutkan kasus penembakan oleh gerombolan orang bersenjata tidak dikenal tersebut terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 05.30 WIT di tiga lokasi berbeda dalam waktu bersamaan yaitu di Kamp Pendulang di Mil 40 dan di Mil 38.

Gerombolan orang bersenjata yang diperkirakan berjumlah sekitar 10 orang dilaporkan menembaki beberapa kios milik para pendulang di pinggir Kali Kabur (Sungai Aijkwa) di Mil 40 yang mengakibatkan Etok dan Yunus tewas dan seorang warga lainnya terluka.Etok terkena tembakan peluru pada punggung kiri, sedangkan Yunus terkena tembakan peluru di bawah ketiak kiri.

Sedangkan almarhum Aloysius tertembak di tulang rusuk kanan saat sedang mengemudikan kendaraan LWB jenis Fort Rider dari arah Mil 40 ke Mil 38 untuk menjemput para karyawan yang hendak berangkat kerja.[bel/an]

Selama Oktober 7 Tewas di Areal Freeport

Written by Loy/Papos    

Tuesday, 25 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS] – Selama bulan Oktober 2011 di areal PT Freeport Indonesia sudah 7 orang tewas yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal.

“Sejak tanggal 1 hingga 21 Oktober, kami sudah menerima 3 laporan Polisi tentang penembakan di areal PT Freeport Indonesia. akibat kejadian 7 orang meninggal dunia,” papar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Wachyono saat dikonfirmasi wartawan, Senin [24/10].

Menurut Kabid Humas, selain menimbulkan 7 korban jiwa meninggal dunia, kejadian di Freeport juga membuat 8 orang lainnya mengalami luka-luka. ”Mereka rata-rata mengalami luka tembak,” paparnya.

Atas terjadinya kasus ini menurut Wachyono, penyidik telah mendalaminya dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 28 orang. diantaranya, 20 karyawan Freeport dan anggota SPSI Timika, serta 8 orang dari Polri. Sedangkan barang bukti yang ditemukan di TKP ada 14 selongsong peluru dan satu peluru masih utuh.“Barang kali mungkin saksi-saksi mengetahui ciri-ciri para pelakunya,” tandasnya.

Ketika disinggung apakah aparat sudah mengetahui pelaku penembakan? Kabid Humas mengatakan, pihaknya enggan berandai-andai soal siapa pelaku penembakan mengingat aparat belum berhasil menangkap para pelakunya. “Kami belum bisa menyebut kelompok pelaku, entah dari OPM atau kelompok separatis, karena kami belum menangkap pelakunya, tapi yang jelas pelaku merupakan kelompok kiminal bersenjata yang harus ditangkap dan di proses hukum,” tukasnya.

Soal apakah penembakan di arel Freeport ada kaitanya dengan aksi demo karyawan Freeport. Kabid Humas menyatakan, kasus ini tidak ada kaitannya dengan aksi mogok kerja karyaaan PT. Freeport, karena mogok kerja tersebut adalah internal antara Karyawan dengan PT Freeport.“ Saya pikir tidak ada hubungan aksi mogok kerja dengan penembakan di Freeport,” katanya [loy]

Albert Bolang - Baleg DPRP Bantah Pemerintah Pusat Desak Selesaikan Raperdasus Pilgub

Selasa, 25 Oktober 2011 01:48

JAYAPURA—Menyusul adanya sinyalemen kuat  bahwa pemerintah  pusat mendesak DPR Papua segera  menyelesaikan Raperdasus agar Pilgub di Provinsi Papua segera digelar  dibantah Wakil Ketua  Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua Albert  Bolang  SH MH usai  pembahasan finalisasi  Raperdasus Pilgub  bersama eksekutif  dan legislatif  diruang  Baleg  DPR Papua, Senin (24/10). Namun demikian, dia menegaskan,  pihaknya sependapat bahwa  paripurna Raperdasus Pilgub melenceng  dari jadwal  yang telah ditetapkan mengingat beberapa hal yang perlu dikonsultasikan kepada  Mendagri terkait  masalah  masalah teknis. Menurut dia,  pihaknya  mengharapkan sebenarnya Raperdasus ini akan diparipurnakan bersamaan dengan pembahasan perubahan anggaran.  Namun,  ternyata pihaknya sudah menyampaikan kepada pimpinan DPR Papua. Tapi ada saran dari pemerintah pusat  bahwa sebelum Raperdasus diparipurnakan dikonsultasikan kepada Mendagri. 

Sehingga kita   harus mengikuti prosedur itu agar setelah  pihaknya konsultasi dan ditetapkan setelah ada persetujuan dan pertimbangkan   dari  MRP kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah. Selanjutnya  Pansus Pilgub mulai bekerja.

Ada pasal yang  masih bermasalah, pihaknya  telah menyepakati bersama eksekutif  Raperdasus Pilgub sudah tak ada masalah lagi tinggal melakukan konsultasi Raperdasus Pilgub kepada Mendagri.  Selanjutnya Raperdasus dibawa ke paripurna.      

Ditanya kapan  dilakukan  paripurna Raperdasus Pilgub mengingat  terus  menerus  mengalami penundaan beberapa kali, dia menandaskan, pihaknya  tak berani menetapkan jadwal  karena  itu kewenangan dari Badan Musyawarah (Bamus)  DPR Papua. Sedanhkan  pihaknya setelah selesai  penggodokan di Baleg DPR Papua dan semua landasan yuridis  terpenuhi, maka pihaknya  menyerahkan kepada Bamus DPR Papua  kemudian  menjadwalkan dalam paripurna atau pembahasan tahap II. 

Politisi  Partai Demokrat ini menjelaskan,  pertemuan bersama pihak eksekutif  yang dihadiri  Sekda Provinsi Papua  drh. Constant Karma dan Asisten I Bidang  Pembangunan dan Kesejahteraan  Setda Provinsi Papua  Drs Eliezer Renmaur adalah pembahasan tahap I. Raperdasus Pilgub adalah hak inisiatif DPR Papua sehingga dalam pembahasan tahap I sesuai UU No 12 Tahu 2011 bahwa tentang pembentukan peraturan perundang  undangan, DPR Papua yang membidangi  legislasi memberikan penjelasan penjelasan terkait  hak inisiatif  atau Raperdasus  dengan  memberikan  penjelasan eksekutif memberikan  pandangan  pandangan  terhadap  hak  inisiatif  DPR Papua. 

“Apabila dua draf yang masuk dengan materi yang sama maka yang dibahas  adalah yang menjadi inisiatif DPR Papua,” ucapnya.  (mdc/don/l03)