Saturday, 12 November 2011

Melanesian Spearhead Group (MSG) akan Mengizinkan West Papua Melamar sebagai Status Peninjau

Posted at 20:55 on 11 November, 2011 UTC

Terjemahan PMNews dari sumber: http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=64348

West Papua akan diberikan kesempatan untuk melamar diri menjadi peninjau dalam MSG.

Direktur Jenderal sekretariat MSG di Port Vila, Peter Forau, memberitahukan kepada Radio Vanuatu bahwa hal ini telah disetujui minggu lalu pada pertemuan para Menlu MSG.

Akan tetapi, Forau mengatakan status peninjau bagi West Papua dimaksud dibentuk sebagai bagian dari kelompok yang mewakili Indonesia.

Pada KTT MSG di Fiji pada Maret lalu, Indonesia diberikan status peninjau.

Salah satu anggota MSG ialah Kanaks dari Gerakan Kaledonia Baru (ed, Melanesia).

 

News Content © Radio New Zealand International

PO Box 123, Wellington, New Zealand

Wednesday, 9 November 2011

Neles Tebay: Jakarta Siap Dialog

Rabu, 09 November 2011 17:53

JAYAPURA — Koodinator Jaringan Damai Papua Pastor Neles Tebay mengatakan, pemerintah pusat sudah siap berdialog dengan masyarakat Papua. 

Hal itu diungkapkan kepada Bintang Papua, Rabu  malam( 9/11) usai mendapatkan informasi tersebut.

Sebelumnya  pada pemberitaan  kantor berita Antara pada Selasa 2 November 2011 diberitakan  bahwa, Menkopolhukam menerima tawaran Dialog dari rakyat Papua. Dikatakan,  adanya tawaran  dari Pemerintah yang diutarakan Sesmenkopolhukam tentang  dukungan Pemerintah untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dengan masyarakat Papua disambut baik dan itu sudah  bagus.

“ Kita secara khusus Masayarakat Papua perlu menyambut baik upaya Komunikasi yang mau dibangun dan sudah diutarakan Pemerintah, bahwa hanya komunikasi Konstruktif yang akan dilakukan Pemerintah dalam menyelesaikan  semua Permasalahan krusial di Tanah Papua,  sekalipun masih belum jelas, tetapi dengan memperkatakan akan berkomunikasi dengan masyarakat Papua, itu sudah merupakan hal  baik, berarti ada itikat baik dan kepedulian besar dari Pemerintah,” ungkapnya.

Namun Komunikasi Konstruktif yang mau dipakai Pemerintah itu harus jelas dan Pemerintah berkewajiban menerangkan kepada  masyarakat Papua, kira- kira bentuk seperti apa kah Komunikasi Konstruktif yang dimaksudkan Pemerintah, apakah  ada tahapan tahapan yang mesti dilalui, hal ini perlu dijelaskan.  Dikatakan selama ini, kita hanya mendengar Komunikasi Konstruktif, namun semuanya belum jelas, maka untuk menyatukan persepsi di masyarakat  akan tercapainya sebuah Dialog yang diinginkan bersama dalam Dialog  Jakarta – Papua, perlu disamakan dengan Komunikasi Konstruktif yang ditawarkan Pemerintah,  sehingga Pemerintah diajak  untuk  bertemu  dalam suatu Pertemuan dengan masyarakat Papua yang mengiginkan Dialog,  yang kemudian dalam pertemuan itu akan jelas,  makna  substansial dari Dialog Jakarta Papua dan Komunikasi Konstruktif.

Dengan demikian,  dalam pertemuan itu  perlu membahas format Dialog dan format Komunikasi Konstruktif yang bisa diterima kedua belah pihak , Pemerintah dan masyarakat Papua.  Dirinya optimis akan ada penyelesaian masalah bagi masyarakat Papua. (Ven /don/l03)

Tuesday, 8 November 2011

Uang 140 Milyar Freeport ke Polisi Sudah Biasa

31 October 2011 | 23:36

PT. Freeport di Papua kembali mengucurkan dana lauk pauk kepada personil kepolisian senilai 14 juta US Dollar atau kurang lebih 140 miliar. Dana tersebut dikabarkan sebagai imbalan perusahaan kepada prajurit kepolisian untuk meningkatkan pengamanan perusahaan tersebut. Pemberian uang yang langsung diterima kepolisian yang bertugas di areal freeport seakan melanggar aturan negara. UU ( Undang-undang ) kepolisian N0.102 tahun 2002 tidak mengatur adanya pungutan atau pemberian uang “saku” kepada aparat negara yang bertugas, dengan tujuan demi menjaga integritas kepolisian dan keprofesionalisme penegak hukum. Namun, kenyataanya kebalikan. Pemberian uang sulap semacam itu dari freeport merupakan hal biasa dan sudah menjadi tradisi sejak perusahaan amerika berkaki di Indonesia ( Papua ).

 karakteristik freeport dalam menjalankan usahanya di dunia, termasuk Papua, akan selalu mempraktekkan tiga hal. Peratama, untuk menopang kelancaran usahanya perusahaan selalu memberi kenyang sejumlah politisi di negara setempat. Peranan politisi dan penguasa menerima suap tersebut agar senantiasa membela dan menjaga keberadaan perusahaan. Kelompok elit kekuasaan; pemerintahan berkuasa, partai politik dan para tokoh bangsa tak luput dari tradisi “suap” yang dilakukan oleh freeport. Kriteria pemberian suap kepada komponen tersebut tidaklah sembarangan, tetapi budaya tutup mulut dilakukan walaupun rezim suatu kekuasaan tidak tahu sedang di ” kurung ” secara sistematis melalui berbagai fasilitas berupa materi maupun dukungan politik tertentu. Kejayaan Suahrto selama 32 tahun lebih dapat diduga bagian dari dukungan amerika sebagai ucapan terimaksih mereka karena mantan presiden tersebut menerima kehadiran freeport di Indonesia. Begitu pula rezim selanjutnya pasca almarhum orde baru itu. Lihat saja gelagat Megawati atau Susilo Bambang Yudhoyono sekarang tidak tegas soal freeport. Bentuk-bentuk lips service politik tidak saja berupa uang tapi juga berupa jabatan komisaris. Mantan menkuham dan ketua komnasham pun di rektrut menjadi komisaris di freeport.

 Kedua, prilaku perusahaan untuk kasi makan moncong senjata. artinya pemberian dana ilegal diluar ketentuan UU negara, merupakan hal biasa dan tentunya sudah merupakan kewajiban freeport. Bagi kita pemberian dana lauk pauk melanggar ketentuan peraturan negara tentang polisi, tetapi bagi manajemen perusahaan freeport indonesia menjadi keharusan bahwa aparat harus dikasi makan agar mudah dikendalikan. Pemberian kepada serdadu “moncong senjata” tidak saja kepada lembaga atau institusi resmi negara, tetapi kepada kelompok mana saja yang nota bene pegang senjata dan bikin kacau perusahaan, baik gerombolan pengacau seperti premanisme maupun struktur teritorial negara yang tidak terkomando. Pasal 2  UU N0.102 Kepolisian mengenai Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, polisi terima uang dari freeport bisa saja ditambah bahwa fungsi polisi juga terima uang dari perusahaan?

 Karakteristik ketiga adalah membangun agen dilapisan rakyat. Berupa pendirian lembaga, sampai pada pendirian organisasi adat untuk kasus Papua. Tragis sekali bila kita menguarai cara kerja sistematis yang selama ini diterapkan oleh freeport agar tetap aman. Pengelompokan warga pemilik hak ulayat kedalam tujuh suku merupakan bikinan freeport semata agar mudah dikendali. Terhitung ada puluhan suku di sekitar freeport. Yang tercatat saja seperti; Amungme, Kamoro, Mee, Ekari, Nduga dan Moni. Sedangkan masih ada suku lain yang belum diakomodir, seperti Dani atau Lanni dan penduduk di tebing freeport punya suku tersendiri lagi. Berhasil mengelompokan masyarakat adat, perusahaan freeport juga disinyalir membangun kelompok lembaga swadaya masyarakat ( LSM-gadungan ) baik di Timika maupun diluar Papua. Sogok menyogok kepada aktivis HAM dan Lingkungan juga tak terelakkan dilakukan oleh freeport. Misal saja, Wahana Lingkungan Hidup ( WALHI ) pada tahun 1996 membekukan cabangnya di Papua karena terindikasi  aktivis walhi mendapat dana gelap dari freeport.

 Seperti demikianlah, bila dirunut dari belakang hingga sekarang, lingkaran setan yang dibentuk FI masih saja eksis. Dimulai dari para penguasa, militer dan masyarakat sipil sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan selama beroperasinya suatu freeport di wilayah mana dia ber-tambang.  Lebih mengerikan lagi yang terjadi sekarang. Manajemen perusahaan justru cepat mencairkan dana keamanan ditengah tuntutan kenaikan upak pekerja yang sampai sekarang memblokir jalur di freeport.

 

Mengakhiri Uang Haram dari Freeport

pemberian uang haram dari freeport kepada institusi kepolisian dengan tujuan agar aparat keamanan turut memahami beban operasional yang harus dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang dimuat dalam tulisan sebelumnya kompasiana, jumlah ini merupakan perkiraan throughput rata-rata harian yang diproses di fasilitas pabrik PT Freeport Indonesia dari tiap tambang yang berproduksi di tambang Grasberg, urutan hasil kadar bijih yang bervariasi di daerah pertambangan menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam waktu pemproduksian bijih yang dihasilkan di berbagai penjualan kuartalan dan tahunan tembaga dan emas. Penjualan tembaga dari operasi pertambangan di Indonesia mencapai265,000,000 pounds tembaga dalam kuartal kedua 2011, dibandingkan dengan penjualan tembaga sebesar 259,000,000 pounds tembaga dalam kuartal kedua 2010, hal ini disebabkan terutama terlihat dalam masa pengiriman. Volume penjualan emas dari operasi penambangan Indonesia meningkat menjadi 330 ribu ons pada kuartal kedua 2011, bandingkan dengan 276.000 ons pada kuartal kedua 2010, perbedaan hal ini tercermin pada waktu sekuensingtambang di Grasberg.

 

Penjualan tembaga dari operasi pertambangan di Indonesia mencapai 543,000,000 poundstembaga untuk enam bulan pertama tahun 2011, dibandingkan dengan 555,000,000 poundstembaga untuk enam bulan pertama 2010, terutama mencerminkan nilai bijih tembaga yang lebih rendah. Volume penjualan emas dari operasi Indonesia kita meningkat menjadi 784.000 ons selama enam bulan pertama tahun 2011, bandingkan dengan 734.000 ons selama enam bulan pertama 2010, terutama mencerminkan waktu sekuensing tambang di Grasberg. Untuk tahun 2011, kami mengharapkan penjualan dari operasi pertambangan Indonesiamendekati 1,0 miliar pon tembaga dan 1,45 juta ons emas, bandingkan dengan 1,2 miliar pon tembaga dan 1,8 juta ons emas pada tahun 2010.

Alhasil, target yang ingin dicapai perusahaan menjadi anjlok. “Sejak aksi mogok berlangsung, produktivitas kami menurun 75 hingga 80 persen. Sulit untuk menormalkan kembali. Saat ini baru 5.000 karyawan yang sudah mulai bekerja sementara 6.000 karyawan lainnya masih mogok. Kami sangat tergantung pada jumlah karyawan,” demikian diakui Juru Bicara PTFI Ramdani Sirait saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (26/10/2011).  Lebih lanjut, Ramdani mengatakan bahwa aktivitas penambangan yang berlangsung di Freeport baru sekitar 50 persen. Selain itu, dengan kondisi demikian manajemen telah mengumumkan status force majeure dalam kontrak penjualan tembaga dan emas kepada para pelanggan. Kondisi force majeure atau keadaan kahar merupakan kondisi di luar kontrol Freeport. Ini lantaran aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia. Dengan status itu, menurut keterangannya, Freeport terhindar dari tuntutan hukum akibat melesetnya pemenuhan komitmen kontrak penjualan. Sementara itu, Juru Bicara Freeport McMoran Copper & Gold Inc, Eric Kinneberg mengumumkan status force majeure dalam kontrak penjualan tembaga dan emas kepada pelanggannya. Ini lantaran aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia. ”Produksi konsentrat yang menurun telah berdampak pada kemampuan kami untuk memenuhi komitmen penjualan sehingga kami akan mengumumkan kondisi force majeure,” katanya, Rabu (26/10/2011).

 Akhiri Manajemen Ekonomi “Tarzan” di Freeport. Sebab mata rantai sistem kapitalistik berbentuk tarzanisme seakan mirip dengan perjalanan ekonomi diera perbudakan yang masih belum mengenal orde pemajuan di segala lini kehidupan. Namun, sampai dunia abad ke-21 sekarang, karakteristik freeport yang bebas memberi uang serampangan membuktikan bahwa pola dan manajemen ekonomi purbakala masih menjadi tradisi sampai sekarang. Parahnya lagi, bila dibiarkan terus menerus, ekonomi tarzan yang dimaksud terus mempraktekan bentuk-bentuk kejahatan disegala lini. Sisi gelap uang haram perusahaan sudah nyata belum bisa diatasi, apalagi pada level kejahatan lainnya seperti ekologi, pelanggaran HAM dan pemenuhan hak sipol yang juga menjadi mandat pada pembangunan diera milenium sekarang, seakan menjadi mimpi saja.

 Menuntaskan masalah yang begitu pelik semacam kasus freeport akhir-akhir ini tidak bisa ditangani dengan segudang perbincangan di layar lebar saja, tetapi membuktikan pengusutan suatu pelanggaran di freeport saja sudah susahnya minta ampun. Jangankan freeport yang gede itu bisa di usut tuntas masalahnya, soal yang semestinya mudah diatasi seperti skandal bank century, pencarian Nunun yang buronan kasus suap ( korupsi-pemilihan BI ), sampai pada mengatasi gejolak di perbatasan antara RI-Malaysa saja negara seakan tidak bisa berdiri tegak, nah apalagi pemerintah mau mengatasi masalah freeport yang sudah gelap sejak awal beroperasi di Papua. Semoga warga Papua mendapat nasib yang baik didalam Indonesia.

Sunday, 6 November 2011

West Papua Advocacy Team to Secretary of State Clinton on Indonesian military operation in Puncak Jaya, West Papua

The Honorable Hillary Clinton
Secretary of State
Department of State
Washington, D.C.

July 20, 2011

Secretary Clinton:

The West Papua Advocacy Team is writing to you on the eve of your visit to Indonesia to request that you use this opportunity to raise with senior Indonesians the Indonesian military operation that is occurring in the Puncak Jaya regency of West Papua.

Media reports have indicated that up to 600 Indonesian military (TNI) personal are involved in "sweeping" operations in the region. This operation is only the latest in a series of such operations which the Indonesian military has conducted in the Puncak Jaya region over many years. These operations have had a devastating human toll including civilian casualties, destruction of civilian homes, churches, public buildings gardens and livestock as well as broad displacement of civilians from towns and villages, often to nearby mountains and jungle. Due in part to routine military closure of these zones of conflict to humanitarian operations, displaced civilians suffer and die as a result of lack of food, shelter and access to medical care.

These operations have had a devastating human toll including civilian casualties, destruction of civilian homes, churches, public buildings gardens and livestock as well as broad displacement of civilians from towns and villages, often to nearby mountains and jungle. Due in part to routine military closure of these zones of conflict to humanitarian operations, displaced civilians suffer and die as a result of lack of food, shelter and access to medical care.

Typically, military forces, including forces which benefit from U.S. government equipment and training, fail to distinguish between those they are targeting, the lightly armed Free Papua Movement (the OPM), and the general public. While the OPM is committed to peaceful dialogue, it retains the right to self defense and protecting the local people if attacked. Although the security forces blame all incidents in the area on the OPM, many attacks on the TNI are by unknown attackers. Some of these arise as a result of disputes related to commercial interests among military units and/or with police units which compete over exploitation of natural resources and extortion of local and international commercial operations.

In the current sweep operation media reports indicate four civilians, including one women and 3 children, were wounded on July 12 when Indonesian troops from the Infantry Battalion 753, who are based in Nabire, fired into huts in the village of Kalome while searching for members of the Free Papua Movement (OPM). Thus far, the military has refused to acknowledge this incident.

In May the military began a "socializing program" in Puncak Jaya involving up to 300 Army, Air Force and Navy personnel . The program is proposed to include the renovating of homes, churches and markets. The military personnel, as part of the program, also lecture local Papuans at Papuans Sunday church gatherings. Local people, according to media and other accounts, have described the program as in reality only a shield and a cover-up of the military and police's violation of human rights abuses that have transpired in the region for many years.

Papuan civil society leaders, non-governmental organizations, churches and ordinary civilians have long called for transformation of Papua into a "Land of Peace," a concept that would demilitarize West Papua and end the Indonesian government's reliance on a "security approach" to address peaceful, political dissent. Currently, many Papuans are incarcerated in prisons due to their peaceful exercise of freedoms of speech and assembly which are denied them by the Indonesian government.

We urge you to use the opportunity of your visit to Indonesia to call on the Indonesian President to halt all military operations in West Papua and return all military personal to their barracks as a way of easing tension and saving lives. We also urge you to raise with senior Indonesians, the plight of dozens of Papuan prisoners of conscience who were jailed as result of peaceful dissent and who now face health and even life-threatening conditions in Indonesian notorious prisons.

Yours respectfully,

The West Papua Advocacy Team

What Is the True Price of Freeport's Safety in Papua?

The Jakarta Globe November 5, 2011

by Nivell Rayda & Samantha Michaels

In the highlands of Mimika district in Papua, where temperatures can easily drop to a chilly 10 degrees Celsius, thousands of Freeport workers hold fast to their demands against the owner of one of the world’s largest open gold and copper mines.

Above the estimated 8,000 striking workers, some of whom wear nothing more than a traditional penis gourd and feather-covered head gear, Indonesia’s national flag is always waving.

It is a rare sight in this part of Indonesia, which has seen rising pro-independence sentiment among the indigenous people. But workers say the display of nationalism is deliberate — a way to convince security that their demonstration is a peaceful labor protest and not a separatist movement.

“We want to show that we love NKRI [the United Republic of Indonesia]. We don’t want to be seen as separatists,” said Virgo Solosa, an official from the All Indonesian Workers Union (SPSI).

“This is a labor issue. Our right to strike is guaranteed under Indonesian labor law.” 

Their worry stems in part from the relationship between security forces, which have been trying to stamp out a low-level insurgency in the province for decades, and Freeport Indonesia, which has provided $79.1 million to Indonesian police and military forces during the last 10 years.

“We do provide voluntary support for the security forces to secure our workplace. We have been doing it for years,” Freeport Indonesia spokesman Ramdani Sirait said in response to the National Police’s admission last week of the payments it called “lunch money.”

Freeport admitted as long ago as 2003 that it had been paying security forces since the 1970s and had established a formal arrangement in 1996.

Freeport spent $14 million to support government-provided security in 2010, according to Eric Kinneberg, spokesman for Freeport-McMoRan, the parent company of Freeport Indonesia.

The company detailed the disbursements in its annual “Working Toward Sustainable Development” report, which in past years showed expenditures of $10 million on government-provided security in 2009 and $8 million in 2008.

 

Added security

National Police spokesman Sr. Comr. Boy Rafly Amar has cited the insurgency issue to justify the need to provide added security.

“[Freeport] will never be able to defend themselves against these [armed rebel] threats just relying on their internal security team,” he said on Thursday.

“But at the same time, police cannot allocate such huge funds.” 

Indeed, many workers feel anything but safe.

“We don’t feel secure to work at Freeport or to travel between the mine and our homes,” said Juli Parorrongan, a spokesman for SPSI, which organized the strike. “Too many people have been killed, but we don’t know who’s shooting at us. We need policemen to guarantee our safety.”

A former employee of Freeport, who asked not to be identified, said that the 200,000-hectare mining area required at least 2,000 personnel, jointly provided by police, military and Freeport’s own security team.

“We operate in some of the most hostile environments in the world, not only in terms of remoteness but also security,” he said.

“Cars have been ambushed and shot at. Some of my friends have been killed. All officials are required to travel with armed police officers guarding.”

The attacks have been blamed on the separatist Free Papua Organization (OPM). The group has never admitted to attacking Freeport, though it claims shootings against the police and military.

The former employee also said police were ill-equipped to cope with the harsh environment.

“Their vehicles often broke down,” he said. “Freeport ended up providing them with four-wheel drive vehicles.”

 

Justified payments?

The National Police, Boy said, have an annual budget of Rp 4.2 trillion ($470 million) to support nationwide operations and pay the salaries of 400,000 officers.

“We cannot fully equip our members [assigned to guard Freeport] or provide patrol cars. But Freeport said they could and didn’t mind,” he said.

Former President Suharto’s administration did not fully fund the army’s budget, so soldiers were expected to set up their own local business ventures. But as they searched for ways to supplement their incomes, some exploited the local population and caused negative social, economic and environmental ripple effects.

 

“Such military activities would adversely impact [Freeport] employees and the surrounding community,” said Prakash Sethi, head of the New York-based International Center for Corporate Accountability, which led an audit of Freeport’s Indonesia mining operations between 2002 and 2007.

During the audit, Sethi visited the mine and spoke with workers, community members and management about Freeport’s performance in the areas of human rights, hiring, community development and other labor issues as well as the security payments.

“It is my interpretation that ... because the military did not have adequate facilities at the mine site, Freeport agreed to provide the military with ‘largely’ in-kind support in terms of housing and eating facilities,” Sethi wrote in an e-mail, adding that his audit did not examine how the military used those funds. “At the same time, some funding was provided for ‘miscellaneous expenses.’ ”

Freeport-McMoRan spokesman Kinneberg said 80 percent of the $14 million in security spending in 2010 was non-cash, in-kind support for meals, health care, facilities, housing, transportation and other support necessitated by the remote posting.

 

Questions arise

An April 19, 2011, letter sent by Papua Police chief of operations Sr. Comr. Rudolf A Rodja to the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), obtained by the Globe, states that security allowances were more than “incidental and administrative.”

“[Freeport’s] monthly contribution to the security task force members of the National Police and TNI amounts to Rp 1.25 million per person, directly provided to members of the security force by Freeport management,” Rudolf wrote.

The police spokesman defended the allowance.

“That’s only Rp 40,000 a day. Even if they want to spend it, the nearest shop is two and a half hours down the mountain,” Boy said.

Maj. Gen. Erfi Triasunu, chief of the Cendrawasih Military Command, which oversees operations in Papua, said military officers received the same amount in meals and snacks.

Those direct cash disbursements have left Freeport open to intense scrutiny by rights activists and the workers, who have been striking to request higher salaries, currently set at $1.50 to $3 per hour.

The workers are demanding a wage of $7.50 an hour, down from an initial demand for $30 to $200 per hour. The company has offered workers a 30 percent pay raise, up from 25 percent when the last set of talks began on Oct. 21.

“This is very unfair. The company pays the police much more than us,” Juli said.

“The company should care for us more than it cares for the outside forces.”

An even more pressing question is whether the payments affect the neutrality of the security forces.

Poengky Indarti, executive director of the Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), said the payments could create a conflict of interest for the police, who are supposed to be serving the state. But Boy said the payments had no effect on police neutrality in the labor dispute.

On Oct. 10, police opened fire on striking Freeport workers who tried to board Freeport buses from a nearby town, Timika, to demonstrate by the mine’s gate.

Police cited a 2004 presidential decree classifying mining areas, including the Grasberg mine, as “national vital objects” to argue that they were obliged to protect Freeport’s assets — the buses. One striker died from gunshot wounds amid the ensuing chaos.

Juli said it was not until that incident that the police took a more neutral, cautious approach to the strike.

 

Questionable legality

The other question is whether the funds are legal at all.

“This provision of support is consistent with our obligations under our agreements with the respective governments, our philosophy of responsible corporate citizenship and the Voluntary Principles on Security and Human Rights,” Kinneberg said.

Ratified in 2000 by the UK and US governments along with energy and mining companies, the principles stipulate that “in cases where there is a need to supplement security provided by host governments, companies may be required or expected to contribute to, or otherwise

reimburse, the costs of protecting Company facilities and personnel borne by public security.”

But the principles also say that companies should consider the human-rights records of public security forces. In Indonesia’s case, human rights abuses by its military and police have long been a public issue.

The payments have also raised questions about whether Freeport has violated the US’s Foreign Corrupt Practices Act.

The Pittsburgh-based United Steelworks Union sent a letter on Tuesday to the US Department of Justice, asking the government to look into whether Freeport violated the FCPA by “engaging in what we believe is likely bribery of security forces in Indonesia.”

However, the US Justice Department has already looked into Freeport’s payments, ending its inquiries a few years ago without any resulting prosecution under the FCPA. Since 2003, the company has filed accounts of the security payments in an annual report with the US Securities and Exchange Commission.

“If the payments are not secret, if they are totally transparent, then I don’t think they can be seen as a bribe,” said Sethi, who specializes in international business and corporate codes of conduct. “The practice may be unsavory and maybe it shouldn’t be done, but having said that, it’s not the same thing as a violation of the Foreign Corrupt Practices Act.”

Firdaus Ilyas, a researcher from the Indonesia Corruption Watch, maintains the payments violate Indonesian laws.

“There is not a single rule that allows this,” he said. “They have to have a legal basis and the payment should be made to an account the public can scrutinize.”

ICW also questioned the size of the payments. According to Freeport reports, it grew from $4.7 million in 2001 to $14 million in 2010.

“You don’t buy vehicles every year, you don’t build police housing and barracks every year. People in the field only get Rp 1.25 million each per month. So where does the rest of the money go?” Firdaus said.

National Police chief Gen. Timur Pradopo said on Friday that an internal investigation had been launched into how much police received from Freeport.

“We welcome all sides to audit,” he said. “It is better for independent parties like the KPK [Corruption Eradication Commission] and the BPK [Supreme Audit Agency] to audit it.”

Additional reporting by Igor O’Neill and Farouk Arnaz

Saturday, 5 November 2011

Komite Nasional Papua Barat: Seruan Aksi Menyeluruh!!!

14 November 2011.
Surat Resmi dalam 

 Duduki Jantung Kota Diseluruh Tanah Air Papua Barat, Menolak Kompromistis Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Bentuk Apapun Sebelum Ada Titik Terang Untuk Dilaksanakan Referendum Sebagai Jawaban Penyelesain Status Politik Bangsa Papua Barat. 
 Salam Revolusi!

Seruan melaksanakan aksi secara menyeluruh diseluruh tanah air Papua Barat, mulai dari Sorong sampai Samarai dan secara internasional di luar negeri. Aksi ini secara serempak wajib dilaksanakan sebagai lanjutan perjuangan dan cita-cita bangsa Papua Barat untuk menuntut pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui mekanisme Referendum.

Akhir-akhir ini dengan banyaknya berjatuhan korban baik ditingkatan elemen masyarakat sipil maupun militer, pemerintah Indonesia di bawa kepemimpinan SBY-Boedionon belum mengambil komitmen untuk menyelesaikan persoalan bangsa Papua Barat, pemerintah terus menutup diri dan secara diam-diam menambah pasukan militer TNI-POLRI di tanah air Papua Barat.  

Peristiwa kekerasan, konflik, Pembunuhan dan pemaksaan terhadap penghilangan nyawa manusia bangsa Papua Barat kini sedang berlajut terus secara massif dan sistematis, tidak sedikit ratusan bahkan hamper mendekati jutaan ribu nyawa bangsa Papua Barat yang tak berdosa direnggut nyawanya.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibawah pimpinan rezim militeristik SBY-Boediono tetap ngotot meyelesakain persoalan bangsa Papua Barat dengan cara-cara militeristik, diantaranya adalah dengan cara pengiriman dan penambahan pasukan non-organik dalam jumlah banyak dengan dalil menjaga stabilitas keamanana dan atas nama keutuhan NKRI.

Situasi terus memanas sejak Timika bergejolak 15 September 2011, perusahaan tambang raksasa PT. Freeport secara leluasa mengitimidasi kaum buruh dan masyarakat adat setempat dengan cara membayar militer untuk membunuh mereka.

Insiden Zakeus 19 Oktober 2011 yang berbuntut dengan kematian 7 orang warga sipil  Penjaga Tanah Papua (PETAPA), sampai saat ini tidak ada satupun institusi sipil maupun militer milik pemerintah yang mengaku bertanggung jawab atas data korban. Pemerintah seolah-oleh mendiskriditkan perjuangan bangsa Papua sebagai komponen perjuangan separatis dan makar.

Pasca penembakan, Kapolsek Mulia, Puncak Jaya, Papua, AKP Dominggus Octovianus Awes, situasi Puncak Jaya semakin memanas, gabungan TNI-POLRI satu kompi dari Kelapadua-Jakarta diarahkan ke wilayah tersebut guna mengejar para geriliyawan Tentara Pembebasan Nasional (TPN), tembak menembak terjadi beberapa waktu, warga sipil banyak yang mengungsi ke hutan-hutan dan banyak yang mengalami serangan penyakit mematikan di antaranya batuk, muntaber, demam dll, hal tersebut juga dipicu akibat senjata kimia yang digunakan aparat dalam proses tembak-menembak.

Pemerintah Indonesia telah lupa bahwa rentetan peristiwa diatas terjadi merupakan akumualsi dari persoalan sejarah rekayasa politik PEPERA 1969 yang merupakan bentuk subsatasi persoalan dasar yang kini belum tuntas. Sejarah bangsa Papua Barat dimanipulasi kedalam bentuk sejarah bangsa Indonesia sebagai bagian dari pembenaran sejarah oleh kaum opurtunis watak cahuvinistik. Kini gejolak berdarah, konflik kepentingan dan rasa ketidak adilan terus mewarnai kolektifitas sosial bangsa Papua Barat yang tak kunjung ada habis-habisnya.

Dengan demikian, Mengingat beberapa rentetan peristiwa diatas sangat penting dan mendesak untuk di sikapi , maka Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai Media Nasional rakyat Papua Barat sekaligus penanggung jawab politik dalam negeri tanah air Papua Barat akan menyikapinya dalam bentuk aksi (demo) secara menyeluruh, dan,

 Menyerukan:  
  1. Kepada seluruh Kawan-kawan pimpinan KNPB Wilayah-Wilayah di Daerah, KNPB Konsulat Pasifik dan Konsulat Indonesia    untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh diseluruh wilayah tanah air untuk tujuan mobilisasi umum.
  2. Menyeruhkan kepada seluruh Elemen-elemen gerakan demokratik dan organisasi-organisasi perjuangan Papua Merdeka di seluruh wilayah negeri tanah air Papua Barat untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam agenda aksi nasional tersebut
  3. Menyerukan kepada para diplomat bangsa Papua Barat di Luar Negeri untuk terus lakukan lobi-lobi Internasional dengan membuka seluruh akses jaringan dan melakukan aksi serentak di negeranya masing-masin
  4. Aksi secara serentak dan menyeluruh dilakukan pada hari Selasa, 14 November 2011.

Demikian seruan aksi ini di keluarkan,

“Kita Harus Mengahkiri”

Port Numbay, 03 November 2011.

Koordinator Umum

Ttd

Victor Kogoya

Penanggung Jawab Politik Dalam Negeri

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT
(KNPB – PUSAT)

Buchtar Tabuni

Ttd
Ketua Umum

Friday, 4 November 2011

Pepera Sudah Final

Proses pelaksanaan Pepera sendiri mulai dilaksanakan tanggal 24 Juli sampai dengan Agustus 1969. Petugas PBB yang mewakili Sekjen PBB adalah Dubes Bolivia, Fernando Ortiz Sanz bersama-sama 16 orang pengawas PBB lainnya. Mulanya PBB mengutus 50 orang staf ke Papua tapi jumlah ini kemudian dikurangi 25 orang, akhirnya hanya 16 orang anggota PBB yang ditugaskan, dan ini termasuk staf administrasi. PBB menyetujui untuk membatasi jumlah pejabatnya sehingga yang mengawasi Pepera memang dalam jumlah kecil. Jadi sangat tidak berdasar adanya anggapan bahwa PBB sebagai organisasi dunia mendapat tekanan dari Indonesia sehingga pengawas Pepera yang ditugaskan hanya 16 orang. 

 Tugas pengawasan dimulai pada tanggal 23 Agustus 1968, Ortiz Sanz tiba di Papua dan memulai perjalanannya 10 hari 3000 mil ke daerah melalui pesawat. Yang menemani dia seluruh tim 8 Pejabat resmi Indonesia yang dipimpin oleh Sudjarwo Tjondronegoro, perwakilan Jakarta untuk Papua. Setelah kembalinya, Ortiz Sanz menulis dalam suatu laporan untuk Sekjen PBB, U,Thant dan dia memuji pekerjaan Indonesia:“Pemerintah harus diberikan kredit atas kemajuan dalam pendidikan dasar, proses pembauran melalui pemakaian bahasa umum (Indonesia), pembangunan sekolah dan menunjukkan usaha-usaha pergaulan yang bersahabat” Dia juga menambahkan: “Kita mengetahui bahwa prinsip “satu orang satu suara” tidak dapat dilaksanakan di semua daerah Papua, karena kurangnya pengalaman luar dari penduduk. … Kita juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia dimana memperlihatkan ketidakpastian tentang hasil-hasil musyawarah, akan mencoba, dengan semua maksud-maksud pembagian itu, mengurangi jumlah orang, perwakilan-perwakilan, dan lembaga-lembaga musyawarah.” 

 Dilaksanakan di 8 Kabupaten, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura oleh 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili jumlah penduduk Papua yang berjumlah 809.327 jiwa. DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili unsur tradisional (Kepala Suku/Adat), 360 orang mewakili unsur daerah dan 266 orang mewakili unsur organisasi politik/organisasi kemasyarakatan. Hasil dari Pepera yang digelar di 8 Kabupaten Irian Barat (Papua), semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Papua merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Hasil tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut. Ini menandai bahwa secara de facto masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan NKRI. Dengan dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969, dengan 82 negara yang setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang tidak setuju, menunjukkan bahwa dunia Internasional sudah mengakui keabsahan Pepera 1969. 

Pada saat memutuskan untuk menggelar Pepera tentunya PBB sudah memperhitungkan bahwa konsekuensi dalam dinamika berdemokrasi akan muncul pro dan kontra antara pihak yang menerima atau menolak hasil dari Pepera. Gugatan terhadap keabsahan Pepera 1969 yang selalu didengungkan oleh OPM hanyalah usaha mencari kambing hitam dengan berupaya menemukan celah sejarah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya. Pepera 1969 sudah dilaksanakan sesuai kondisi medan/wilayah dan perkembangan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara “one man, one vote”. Jika hal ini dipandang sebagai suatu kecacatan, tapi pada kenyataannya PBB melalui Resolusi No. 2504 telah menerima keabsahannya. Dunia Internasional pun secara mutlak menerima Pepera ditandai dengan tidak ada satupun negara yang menolak. Dalam konteks tersebut di atas resolusi yang dikeluarkan oleh PBB untuk mengakui hasil Pepera harus dianggap sebagai dokumen yang menentukan bahwa Pepera telah dilakukan (walaupun dengan sistem perwakilan) dan hasil Pepera diterima dengan baik sebagai suatu hal yang final. 

Seperti di Timor-Timur dalam jajak pendapatnya menunjukan bahwa walaupun terjadi keberatan tentang penyelenggaraan jajak pendapat, ternyata PBB tetap pada pendiriannya bahwa rakyat Timor-Timur telah memilih untuk berpisah dengan Indonesia. Lebih lanjut pilihan ini diakui oleh masyarakat Internasional walaupun ada keberatan-keberatan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Resolusi PBB No 2504 merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI terhadap Papua, dan karena itu setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, termasuk piagam PBB itu sendiri.

Tak Ada Dialog Jakarta—Papua

 Posted by mamage • 04/11/2011 

Bintang Papua - Para penggagas Dialog Jakarta—Papua yang selama ini  mengharapkan agar Pemerintah Pusat  berkenan menginisiasi  adanya Dialog Jakarta—Papua seperti Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) DR. Neles Tebay dan tokoh  tokoh Papua merdeka lainnya,  rupanya harus menahan diri.

Pasalnya, Pemerintah Pusat  telah  mengisyaratkan Dialog  Jakarta—Papua tak perlu dilakukan.  Tapi  yang perlu dilakukan adalah  komunikasi konstruktif. Hal ini sebagaimana disampaikan Sesmenkopolhukam  Letjen (Pur) Hotma Panjaitan kepada Bintang Papua usai  bertemu Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH di Kantor DPR Papua, Kamis (3/11). Bahkan, kata dia, Presiden  RI Susilo  Bambang Yudhoyono bahkan   menekankan   yang  utama untuk mengatasi persoalan Papua adalah komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. “Dialog Jakarta—Papua ada karena kita bukan orang luar. Kalau  orang luar itu berdialog  tapi sesama kita itu berkomunikasi. Jadi komunikasi it terus kita jalin,” katanya.

Ditanya kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), ujarnya, UP4B harus segera disambut  dan semua pihak dihimbau segera bekerja. Dia menandaskan,  pertemuan  bersama stakeholder atau pemangku kepentingan di Papua  adalah bagian dari komunikasi konstruktif  dalam rangka  mendapatkan masukan dari semua pihak  menyangkut aspirasi  rakyat Papua baik yang sejalan dengan pemerintah  pusat maupun yang  tak sejalan.

 Namun demikian, lanjutnya,   pihaknya  berupaya mendengarnya  selanjutnya dibahas  bersama di Jakarta sebagai  dasar  untuk menentukan  langka atau  tindaklanjutnya.

“Bila Menteri  waktunya terbatas   kita usahakan waktu lebih  banyak  lagi berkomunikasi seperti ini dengan semua pihak dan lapisan masyarakat di Papua,” tukasnya. Dia mengatakan,  melalui  komunikasi konstruktif  pihaknya berharap  hal- hal yang menyumbat  daripada kesejahteraan rakyat Papua bisa dicari jalan keluarnya.

“Jadi  bisa menggunakan pendekatan yang lebih  jernih. Kalau  kita  berpikir jernih mudah menyelesaikan masalah, tapi bila  adanya sentimen  sintimen yang  nantinya bersifat kepentingan  kelompok atau kepentingan yang sempit itu nanti justru menggangu pemikiran  yang  jernih  jadi kita  berusaha berpikir dalam platform yang sama  yakni platform NKRI,” tukasnya.

 

Terkait peristiwa penembakan di sejumlah  daerah di Papua apakah diupayakan sesuai  komunikasi konstruktif, lanjutnya, pihaknya  sebelumnya  bertemu Kapolda Papua Irjen Pol BL Tobing  yang  juga tetap melakukan upaya maksimal untuk bisa mengungkap permasalahan permasalahan yang terjadi di Papua.  “Saya  minta kepada Kapolda  seintensif mungkin  mengungkap perisiwa peristiwa itu. Apabila pelakunya telah ditangkap harus diproses sesuai hukum  supaya bisa lebih obyektif.

Selain bertemu DPR Papua,   Sekretaris Menkopolhukam juga bertemu Majelis Rakyat Papua( MRP). Dalam pertemuan itu MRP   menyerukan agar pola pendekatan Keamananan   terhadap masalah di Papua pasca Kongres Rakyat Papua III  dapat dilakukan sesuai Protap.

 

Pola pendekatan  kemanusiaan justru harus diutamakan    ketika berhadapan dengan masyarakat di Timika  antara SPSI dengan Freeport, Pola pendekatan Kemanusiaan diterapkan untuk mengurangi jatuhnya korban di masyarakat.

 Seruan MRP itu disampaikan langsung kepada Sekretaris Menkopolhukam   DR. Hotmangaradja Pandjaitan, MH bersama rombongan dari  kementerian Polhukam yang hadir di Jayapura dan melakukan pertemuan langsung dengan unsur pimpinan MRP, Kamis( 3/11) di Kantor MRP Kotaraja.

Pertemuan antara MRP dan Sekretaris Menkopolhukam dimaksudkan agar Kementerian Polhukam mendapatkan informasi dan laporan resmi dari lembaga kultural ini mengenai situasi dan solusi menyelesaikan masalah di Papua pasca KSP III, Kasus Freeport  dan SPSI  serta  implementasi  Undang undang Otsus Papua yang tidak sesuai harapan masyarakat dan dinilai sama juga oleh Pemerintah Pusat dengan demikian Pemerintah Pusat berupaya mendorong tercapainya proses percepatan pembangunan di Papua  dan Papua Barat .

Sementara Hotmangaradja Pandjaitan kepada Wartawan mengungkapkan, hasil pembicaraan serta laporan  berupa masukan yang didengar dari MRP  akan disampaikan kepada  Pemerintah,  entah laporan dan masukan itu dari pihak pihak yang tidak puas maupun yang puas semua akan ditampung,   diantaranya ada masalah ketidak adilan didengarkan serta menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Papua dan kesejahteraan rakyat itulah yang utama, ungkapnya.

Dengan mendapatkan laporan dari MRP Pemerintah akan mencari Solusi dengan menjalin Komunikasi yang rutin dengan Papua  yaitu melalui Komunikasi Konstruktif  karena Komunikasi Konstruktif merupakan  Komunikasi yang dibangun dalam rangka  menyamakan komitmen, untuk mencapai Kesejahteraan. Dirinya mengakui Pemerintah Punya perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat di Papua . bila otsus dianggap  belum berhasil hal itu diakui Pemerintah dengan membentuk satu  Desk khusus masalah Papua yaitu Unit percepatan pembangunan  Papua.

Wakil Ketua I MRP Hofni Simbiak mengungkapkan, Pemerintah Pusat perlu melihat kembali pelaksanaan Undang undang Otsus Papua karena implementasinya tumpang tindih dengan Peraturan peraturan Pemeritah yang lain padahal kedudukan suatu Undang undang lebih tinggi dari sebuah  peraturan Pemerintah, namun kenyataan yang terjadi Undang undang Otsus kehilangan makna dan implementasinya.

enyelewengan Dana Otsus Dishub Mimika Kini Terkuak

Jubi – Dana otonomi khusus (Otsus) bagi provinsi Papua yang dialokasikan untuk program pembangunan perhubungan darat di kabupaten Mimika untuk Tahun 2009, kini terkuak diketahui diduga telah diselewengkan prosedur pemanfaatannya dengan siasat oleh kepala dinas perhubungan kabupaten Mimika, Suparno dan penyedia jasa (kontraktor) pelaksananya, CV Anggrek Hitam.

Dari keterangan sumber terpercaya mantan dari Dinas Perhubungan Mimika yang enggan identitasnya disebutkan, diketahui dana Otsus yang diselewengkan Kadishub Mimika Suparno ini adalah untuk kepentingan pembelian kendaraan jenis Mini Bus Colt sebanyak dua unit dengan total harga keseluruhannya Rp. 764.700 juta.

Sesuai surat perintah kerja (SPK) -nya tertanggal 9 Desember 2009, mestinya pekerjaan itu sudah harus selesai karena SPK dikeluarkan tanggal 11 September 2009, itu berarti tiga bulan ke depan sudah harus selesai. Kenyataannya justru hingga dilakukannya proses pembayaran oleh Dinas pada tanggal 31 Desember 2009 juga belum ada barangnya.

Empat bulan kemudian di bulan April 2010, baru salah satu dari dua unit bus yang direncanakan itu baru datang , dan yang satunya lagi baru tiba pada bulan Agustus 2011.

Jadi, kalau mengacu SPK, harusnya ada sanksi yang diberikan kepada penanggungjawab, Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Suparno. Termasuk kepada pelaksana atau penyedian jasa (kontraktor) nya sebesar  satu perseribu dari jumlah nilai kontrak pekerjaannya.

Jadi harusnya Kepala Dinas harusnya membayarkan, sekaligus memotong nilai denda itu sejak tanggal 9 Desember 2009, karena proses yang dilakukan memang sama sekali tidak sesuai dengan bunyi SPK-nya.

“Seharusnya beliau (Kadishub Mimika) paham bahwa, ketika pekerjaannya belum selesai pada tanggal 9 Desember 2009 itu, maka disaat proses pembayaran pada 31 Desember 2009 sudah harus dilakukan pemotongan terhadap denda keterlambatan pekerjaan. Bukan malah 100% dana dibayarkan kepada kontraktor atau penyedia jasa nya,” ujar sumber tabloidjubi.com.

“Itu artinya telah terjadi proses pembayaran fiktif dengan menggunakan uang negara yang tentu saja harus wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaksana proyek tersebut,” tandasnya menambahkan.

Semenara keterangan langsung pihak Kejaksaaan Negeri Timika, Kamis (3/11) yang sudah sempat dimintai konfirmasinya hanya membenarkan adanya masalah tersebut. Namun kejelasan detailnya, saat dikonfirmasi balik Jumat (4/11) belum berhasil terhubung.

Suparno sendiri, saat dihubungi untuk didapati konfirmasinya, hanya mengatakan singkat bahwa dirinya sudah menyerahkan permasalahan tersebut kepada kuasa hukumnya, Marvey Dangeubun, SH.

“Saya sudah menyerahkan masalah ini kepada kuasa hukum saya, Pak Marvey. Jadi saya tidak akan memberikan keterangan apapun terkait masalah itu,” ungkapnya vie telepon selulernya, Jumat (4/11).

Namun Suparno juga masih sempat mengakui bahwa, dalam masalah tersebut dirinya merasa dibohongi para staffnya. Termasuk oleh penyedia jasa proyek tersebut, CV Anggrek Hitam milik Aki Maryam. Apa alasannya, Suparno tidak memberikan keterangan lebih jauh kepada Tabloidjubi.com. (J/08)

JFK, Indonesia, CIA and Freeport

Oleh Lisa Pease(*)

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!

Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu.

Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

 

Sumber : Blog Media Kata, telah dimuat di majalah Probe

http://www.tabloidjubi.com/artikel/interviews-and-in-depth-story/14508-jfk-in...

Tuesday, 1 November 2011

MRP Desak Perdasus Pilgub Diselesaikan

JAYAPURA, KOMPAS.com — Majelis Rakyat Papua mendesak semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua agar segera mempercepat penyelesaian Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernnur Provinsi Papua. Hal ini supaya pemilihan  dapat segera dilaksanakan.

Desakan disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib, saat menyampaikan sambutan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-6 MRP di Jayapura, Papua, Selasa (1/11/2011).

Berkaitan dengan persoalan keaslian orang Papua bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, hendaknya jangan dijadikan polemik di tengah masyarakat.

"MRP akan mempertimbangkan berbagai aspek dan memutuskan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MRP," ucap Timotius.

Saat ini, rancangan perdasus tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Padahal, masa jabatan Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem telah berakhir 25 Juli. 

Ultah MRP dalam Keprihatinan dan Dukacita

Erwin Edhi Prasetyo | Agus Mulyadi | Selasa, 1 November 2011 | 19:09 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com — Peringatan Hari Ulang Tahun Majelis Rakyat Papua (MRP) dirayakan dalam suasana dukacita dan keprihatinan.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan, MRP berduka dan prihatin karena ada banyak masalah di tanah Papua.

Saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-6 MRP di Jayapura, Papua, Selasa (1/11/2011), Timotius mengatakan, ada enam hal yang menjadi keprihatinan MRP.

Pertama, tanah Papua dijadikan tanah konflik karena maraknya kekerasan. Misalnya, tiga orang ditemukan tewas pada kegiatan Kongres Rakyat Papua III, kekerasan saat pemogokan karyawan PT Freeport Indonesia, dan penembakan terhadap Kepala Kepolisian Sektor Mulia di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.

Keprihatinan kedua, karena uang triliunan rupiah dana otonomi khusus (otonomi khusus) yang diperuntukan bagi orang asli Papua justru tidak dinikmati orang asli Papua. Dana otsus diduga dihabiskan aparat pemerintahan dan politisi. Akibatnya, tidak ada kemajuan dan kesejahteraan bagi orang asli Papua.

Keprihatinan ketiga, Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang otsus untuk  Provinsi Papua dilucuti satu per satu. UU yang memberikan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua ini dinilai dilemahkan secara sistematis sehingga menjadi produk hukum yang tidak punya nilai guna bagi orang asli Papua.

Keprihatinan keempat, orang asli Papua justru terpecah belah dalam berbagai kelompok kepentingan dan cenderung bermusuhan satu sama lain.

Keprihatinan kelima, hampir semua kekayaan alam di Papua dijarah tanpa memberikan keuntungan yang cukup berarti bagi orang asli Papua, sebagai pemilik sah hak ulayat atas tanah leluhurnya.

Keprihatinan keenam, orang asli Papua semakin melupakan identitas dan harga dirinya, menjadi orang yang malas.

Monday, 31 October 2011

Kunjungan Komisi VIII DPR-RI “Pantau” Otsus Papua

JUBI --- Kedatangan Komisi VIII DPR RI bersama rombongan melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua yang juga dihadiri oleh tokoh agama, adat, MRP dan DPRP, untuk melakukan pengawasan atau mengontrol serta memantau implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Karena selain membuat undang-undang dan anggaran, DPR RI juga harus melakukan pengawasan sejauh mana penggunaan anggaran APBN itu digunakan di daerah,” ujar Ketua Tim Komisi VIII DPR RI Drs.Manuel Kaisiepo kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Sasana Krida, Senin (31/10).

Dikatakan, kunjungan kerja komisi VIII ke Papua untuk meminta masukan-masukan dalam rangka pembahasan beberapa peraturan perundang-udangan, disisilain kunjungan DPR RI ke Papua yang membidangi Agama, Sosila, Budaya dan pemberdayaan perempuan.

Mengenai adanya dana untuk pembangunan daerah tertinggal di Papua, kata Manuel Kaisiepo, untuk daerah tertinggal posnya ada di kementerian sosial untuk daerah tertinggal. “Akan tetapi, di Papua satu daerah yang mendapat bantuan Rp.17 miliar, yang kita pertanyakan kenapa Papua hanya satu daerah yang mendapat bantuan tersebut,” ungkap Kaisiepo, yang pada tahun 2000-2001 menjabat Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Kabinet Persatuan Nasional.

Dikatakan, untuk memberikan keberpihakan kesejahteraan secara sosial, ekonomi, harkat dan martabat rakyat Papua, tetapi setelah 10 tahun berjalan dengan kucuran anggaran yang besar belum membawa dampak yang signitifikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. “Angka kemiskinan di Papua sangat tinggi sekali yang mencapai 34 persen, berarti ada yang salah. Namun bukan Undang-undangnya tetapi implementasi,”ulasnya.

Sebabnya, lebih lanjut diminta, agar kedepan harus ada perbaikan. Karena Undang-undang Otsus ini memberikan kewenangan yang besar dan anggaran besar.

“Seharusnya UU Otsus ini dapat memberikan atau mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk harkat dan martabat akan muncul dengan sendirinya ketika orang mempuntai pendidikan yang baik dan ekonominya baik,” tandasnya.

Dirinya menilai , sebab dengan dana Rp.17 miliar sementara wilayah Papua sangat luas dan letak geografisnya yang sangat sulit, sehingga untuk membuat jalan dengan dana sebesar itu tidak cukup. “Sehingga itu merupakan kewajiban kami, karena kami yang menentukan anggarannya dengan adanya aspirasi dari Papua yang mempertanyakan dana untuk daerah tertinggal,” tuturnya.

“Kami juga harus memantau anggaran realisasi penggunaan anggaran yang ada dalam bidang kami untuk dikontrol, walaupun DPR  yang mempunyai tugas dan fungsi membuat undang-undang, menetapkan anggaran,” jelasnya.

Diakui, dana yang kita setujui datang kita control apa sudah dilakukan termasuk di Papua. Pada kesempatan tersebut, Manuel Kaisiepo sebagai putera asli Papua menilai terjadinya gejolak dan konflik yang terjadi di Papua merupakan ekspresi ketidak puasan dan kekecewaan masyarakat akibat tidak berjalannya UU Otsus secara konsekuen. “Pada hal ketika Undang-undang Otsus dirancang kita berharap harapan sangat besar dan ketika UU otsus itu jadi isinya sangat baik, yang diharapkan mengakhiri konflik-konflik yang terjadi di masa lampau,” sambungnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Papua, Constant Karma menyambut baik kedatangan para anggota Komisi VIII DPR-RI dalam rangka melakukan pengawasan implemntasi Otsus Papua. Acara tersebut diakhiri dengan pemberian cindera mata dari Tim Komisi kepada Pemda Papua. (JUBI/Eveerth Joumilena)

Lagi, Penembak Misterius Beraksi di Timika

Senin, 31 Oktober 2011 01:13

JAYAPURA - Lagi,  aksi penembakan oleh kelompok tak dikenal terjadi di areal jalan tambang PT Freeport Indonesia, Sabtu 29 Oktober sekitar 08.30 WIT, Tepatnya di Mile 36. Meski sempat terjadi adu tembak, tapi tidak ada korban dalam kejadian itu.

Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan, pelaku menembak mobil patroli anggota TNI. ‘’Pada saat patroli TNI dari cek point 40 melakukan patroli ke mile 36, mereka Mendengar bunyi tembakan dari dalam hutan, setelah mendengar bunyi tembakan patroli TNI melakukan tembakan balasan ke dalam hutan sambil mengejar pelaku penembakan, ke arah bunyi tembakan,’’ ujarnya. Brimob yang berada di mile 40 juga menyusul ke mile 36 dan berusaha melakukan pengejaran. ‘’Hasilnya nihil, pelaku berhasil menghilang di dalam hutan,’’paparnya.

Namun, yang pasti, tidak ada korban dalam kejadian itu, baik dari TNI maupun Brimob.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Lukas Enembe mendapat surat dari kelompok yang mengaku TPN/OPM dan mengklaim sebagai yang bertanggung jawab atas penembakan terhadap Kapolsek Mulia, Dominggus Otto Awes, sama seperti surat yang diterima Kapolres Puncak Jaya AKBP Alex Korwa.

‘’Saya terima surat itu dari seseorang yang mengakui sebagai wakil komandan operasi OPM bernama Rambo Wonda,’’kata Lukas Enembe, ketika dihubungi via selulernya, Sabtu 29 Oktober.

Isi surat itu kata Enembe ‘’Kami sampaikan kepada Bapak Bupati Puncak Jaya, bahwa yang bertanggung jawab  atas perampasan senjata dan penembakan Kapolsek di 8andara Mulia adalah Kodam X dibawah komandan Purom alias Okinak Wonda. Kalau bapak-bapak TNI dan Polisi mau cari kami, silahkan datang ke Kampung Pilia, kami siap menunggu. Jangan  melakukan operasi di Ligitime sampai Girimuli, kalau mau operasi silahkan kirimkan orang non Papua.’’

Enembe mengakui, kelompok ini diluar komando Goliat Tabuni yang memiliki markas di Yambi dan Tingginambut. ‘’Pusat militer mereka di Pilis daerah Kuyawage di Kabupaten Intan Jaya, memang dulunya mereka dibawah komando kelompok Marunggen, yang sekarang ternyata sudah memiliki komandan baru dan mengatasnamakan Kodam X serta senjata api yang lumayan banyak,’’terangnya.

Menurutnya, Kelompok ini adalah sayap militer OPM, dimana, ada 30 sayap militer mereka, dan dipusatkan di Tingginambut. Lanjut Enembe, saat surat itu disampaian, dirinya sempat memberikan bendera merah putih untuk mereka bawa pulang, tapi ditolak. Mengenai situasi terkahir Puncak Jaya, Enembe menyatakan berangsur pulih, namun/malam hari, Patroli aparat keamanan lebih diintensifkan. (jir/don/l03)

Thursday, 27 October 2011

JFK, Indonesia, CIA dan Freeport

by Ismail Asso on Friday, 28 October 2011 at 01:18

 

FROM:Satrio Arismunandar   

Salam kebangsaan yg terhina, 

Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport.” 

Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.  

Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

 Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya. 

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit

kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata. 

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.

 

Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali moda Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

 

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat. 

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat. 

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut. 

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan! 

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

 Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

 Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini. 

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA. 

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial. 

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

 

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.

 

Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport? 

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka. 

Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

 

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978. 

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.  

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia. 

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!! 

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!! 

Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu. 

Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

 

Sumber : Blog Media Kata

Wednesday, 26 October 2011

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Papua

Jakarta - DPR mendesak pemerintah segera menuntaskan konflik di papua. Adanya pergerakan di Papua yang kian membahayakan perlu segera diatasi pemerintah.

"Saya melihat dalam persoalan Papua orang tidak berdiri sendiri. Pasti ada yang mendorong baik dari dalam maupun dari luar. Ini pendekatan humanistik dan dialog. Persoalan ini sudah lama dan harusnya sudah diselesaikan pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Menurut Pramono, penyelesaikan masalah Papua selama ini tidak kontinyu. Ada eskalasi peningkatan di Papua di daerah pergerakan namun tidak diperhatikan.

"Karena itu pendekatan humanistik harus dilakukan tapi tidak menghilangkan ketegasan. Kalau sudah makar maka langkah tegas perlu dilakukan pemerintah. Kalau dialog bukan dengan OPM tapi dengan Majelis Rakyat Papua dan tokoh papua," tutur Pramono.

Ia memandang akar permasalahan Papua adalah kesejahteraan dan pembagian yang tidak merata. Apalagi, Pram menambahkan, di negeri kaya tambang itu dana Otsus yang besar dalam mekanismenya berhenti dan tidak sampai pada rakyat Papua.

"Akar persoalan Papua ini karena mereka sadar tanah yang kaya tapi ketika banyak investor yang masuk tapi tetap seperti itu. Saya melihat tidak adil ketika ada perusahaan mendunia tapi untuk rakyat Papua tidak kesejahteraan," kata dia.

Namun jika ada indikasi makar, Pramono mendesak pemerintah mengambil sikap tegas. "Penambahan pasukan dan sebagainya. Kalau memang mereka makar ya silakan ditindak tegas," ujarnya.

(van/aan) 

Papua Memanas Lagi, Mobil PT Freeport Diberondong Tembakan

Detik.com, Jakarta - Suhu di Papua, masih memanas. Sebuah mobil patroli milik PT Freeport dengan nopol RP 15 ditembak pria tidak dikenal. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

"Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 00.15 WIT, di Mile 35, Jl Tembagapura, telah terjadi penembakan terhadap mobil patroli RP 15, milik PT Freeport Indonesia, yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK)," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) Wachyono dalam pesan singkat kepada detikcom, Rabu (26/10/2011).

Menurut Wachyono, di dalam mobil patroli itu terdiri dari 3 anggota Brimob yakni Bripka Bambang, Leo, dan Hartawan serta 2 satpam Freeport yakni P Pangamenan (yang menyupir) dan Benyamin Sampe. Kerugiaan materil hanya mobil yang tertembak.

Saat ini, lanjut Wachyono, pihaknya sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) atas insiden itu.

Sebelumnya keadaan di Papua memanas tatkala Kapolsek Mulia AKP Dominggus Awes tiba-tiba didatangi dua orang pria tak dikenal saat bertugas di Bandara Mulia. Kedua orang yang tak mengenakan alas kaki itu kemudian merampas senjata revolver milik Dominggus.

Dominggus kemudian ditembak sebanyak dua kali di bagian hidung dan dada. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Dominggus sempat dibawa ke RSUD Mulia. Namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. 

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyebut pelaku merupakan kelompok pengacau keamanan. Atas kejadian ini, Mabes Polri menaikkan pangkat Dominggus dari AKP menjadi Kompol.

(nik/ndr) 

Presiden Dituntut Tegas Selesaikan Persoalan di Papua

Detik.com, Jakarta - Dalam sebulan terakhir peristiwa berdarah terus terjadi di tanah Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituntut untuk tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami, warga negara Republik Indonesia meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan membangun dialog sejati yang damai yang menghormati martabat dan hak budaya rakyat Papua," tulis rilis yang dikirim oleh sejumlah LSM yang diterima detikcom, Selasa (25/10/2011).

Saat ini, Papua dinilai telah menjadi ladang subur kekerasan, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Tindakan kekerasan adalah wajah keseharian yang luput dari koreksi kehidupan pembangunan bernegara. 

Dalam sebulan terakhir, kekerasan semakin meningkat. Diawali dengan aksi demonstrasi buruh PT Freeport menuntut peningkatan kesejahteraan yang dijawab dengan pengerahan pasukan keamanan berlebihan. Dua orang buruh yang tewas dalam aksi demonstrasi serta seorang intel polisi kritis telah menunjukkan fakta aktual yang tidak bisa kita abaikan. 

"Hal ini diperburuk pula dengan penerapan logika keamanan berlebihan yang terlihat pada kasus penyerangan Kongres Rakyat Papua III. Dalam penyerangan tersebut ratusan orang ditangkap, 3 tewas dan 6 orang lainnya dituduh telah melakukan kegiatan subversif," ujar koalisi LSM itu. 

Terkait penembakan di mil 38-39 Timika yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang kritis, koalisi LSM juga menyayangkan hal ini. Bahkan Kapolsek Mulia, Puncak Jaya juga meninggal akibat ditembak oleh pelaku yang belum diketahui.

"Apa yang terjadi di Papua adalah buah dari kegagalan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan rasa keadilan, kesetaraan, jaminan hak sipil-politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini tidak pernah dinikmati oleh seluruh rakyat Papua. Tindakan pemerintah ini dikhawatirkan akan mendorong kekecewaan yang meluas di kalangan rakyat Papua." tulis rilis tersebut.

Untuk mencegah kembali terjadinya insiden berdarah itu, Presiden SBY selaku pucuk pimpinan kepala negara diminta memerintahkan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono untuk menarik seluruh personel TNI non organik dari Tanah Papua. Gelar kekuatan berlebihan ini telah melanggar UU TNI dan tidak searah dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pendekatan ekonomi sosial budaya untuk masyarakat Papua.

"Kami juga meminta Presiden memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar segera melindungi dan menciptakan rasa aman di tengah rakyat Papua. Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk mengevaluasi MoU antara Polda Papua dan PT Freeport terkait dengan pengamanan yang telah menempatkan personil TNI/Polri sebagai satgas Objek Vital," imbuhnya.

Gabungan LSM tersebut diantaranya Setara Institut, WALHI, YLBHI, IMPARSIAL, ELSAM, LBH JAKARTA, KOMISI HAK KWI, PGI, HRWG, Solidaritas Perjuangan Untuk Buruh Freeport dan lain-lain.

(mpr/her) 

Freeport Umumkan Kondisi Force Majeure

Jakarta - Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoran mengumumkan kondisi force majeure untuk pengapalan produk pertambangan dari tambang emas dan tembaga di Indonesia. 

Juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengatakan, aksi mogok kerja oleh Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia telah berdampak terhadap produksi dan pengapalan konsentrat. Pihaknya telah bekerja sama secara kooperatif dengan para pembeli kami berdasarkan perubahan jadwal produksi dan pengapalan konsentrat Freeport. 

"Produksi konsentrat yang lebih rendah tersebut berdampak terhadap kemampuan kinerja kami untuk memenuhi komitmen-komitmen penjualan kami secara optimal, dan sebagai akibatnya kami terpaksa menyatakan 'force majeure' terhadap perjanjian-perjanjian penjualan konsentrat yang terkena dampak tersebut," ujar kepada detikFinance, Rabu (26/10/2011).

Pengumuman kondisi force majeure itu berarti Freeport bisa menghindari denda biasanya karena gagal memenuhi kewajiban sesuai kontrak.

Sekitar 8.000 dari total 23.000 pekerja Freeport telah melakukan pemogokan kerja selama lebih dari 1 bulan di tambang yang berlokasi di Papua. Mereka menuntut kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik.

Produksi emas dan tembaga Freeport dari tambang Grasberg di Papua mengalami penurunan sepanjang kuartal III-2011. Produksi tembaga di Papua sepanjang kuartal III-2011 mencapai 233 juta pounds. Turun 34% dibanding periode yang sama di2010 yang mencapai 358 juta pounds.

(qom/hen) 

Lily Wahid: Freeport Diduga Bayar Aparat US$ 14 Juta

Febrina Ayu Scottiati - detikNews

Rabu, 26/10/2011 21:18 WIB 

Jakarta - Anggota Komisi I Lily Wahid mengaku mendapat informasi PT Freeport Indonesia merogeh kocek hingga US$ 14 juta untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika. Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI.

"Saya dapat berita bahwa US$ 14 juta sudah dikucurkan PT Freeport untuk pengamanan aset kepada TNI/Polri," kata Lily, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Lily juga menduga uang tersebut ada kaitannya dengan penambahan personil Brimob yang diterjunkan untuk mengamankan kerusuhan di Papua. Ia pun mengibaratkan uang tersebut adalah uang centeng.

"Bisa jadi, ada kaitan antara uang centeng US$ 14 dengan penambahan personil Brimob yang dikirim kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, belasan orang yang mengatasnamakan warga yang bermukim di sekitar wilayah PT Freeport mendatangi Komisi I DPR. Mereka meminta agar kondisi di wilayah sekitar Freeport kembali kondusif.

Menurut perwakilan warga tersebut, pasca bentrokan dan penembakan yang terjadi di sekitar wilayah Freeport, jalan menuju Timika ke Tembagapura, juga sebaliknya jadi tidak aman. Bila ada warga dari Timika ingin menuju ke Tembagapura harus dikawal aparat.

(feb/ndr) 

Kontras dan Polda Bahas Papua

Written by Bel/Ant/Papos    
Wednesday, 26 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Kontras Pusat dan Polda Papua membahas keamanan dan kekerasan di Papua.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, usai pertemuan tertutup itu mengatakan, pertemuan tersebut intinya mencoba mendiskusikan beberapa hal terkait soal keamanan dan kekerasan di Papua.

"Pada dasarnya kita sampaikan informasi yang kita dapat dari Kontras Papua, sekaligus membagi beberapa hal tekait hak asasi manusia mengenai situasi di Papua itu seperti apa," kata Haris Azhar di Jayapura, Selasa.

Dia menjelaskan, masukan pihaknya adalah penemuan beberapa korban masyarakat sipil baik dalam peristiwa Abepura maupun Timika.

"Dalam pertemuan ini kita saling mengkroscek satu sama lain. Kontras sudah dapat jawaban dari pihak Polda maupun Polresta. selain itu, kita juga mendapat informasi baru dari Kapolda dan Kapolresta.Saya pikir ke depan polisi sudah membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari kontras terkait dengan informasi tersebut," ujarnya.

Untuk peristiwa Abepura, kata Haris, pihaknya meminta jaminan akses hukum bagi mereka yang ditangkap dan ditahan di Mapolda Papua terkait kongres Papua III.

Dia mempertanyakan pertanggungjawaban polisi terhadap beberapa orang sipil dan peserta kongres yang menjadi korban kekerasan. Menyinggung soal data jumlah korban yang dimiliki Kontras, Haris mengatakan menurut laporan yang diterima korban ada tiga orang, sementara beberapa nama belum diketahui rimbanya, apakah melarikan diri atau dilarikan.[bel/ant]

Jemput Jenazah Disambut Isak Tangis

Written by Loy/Amros/Tom    
Wednesday, 26 October 2011 00:00

DITERBANGKAN :Jenazah AKP. Dominggus Oktovianus Awes ketika hendak diterbangkan menggunakan pesawat Trigana Air Service dari Mulia ke bandara Sentani, Selasa (25/10) kemarin.

SENTANI [PAPOS]- Jenasah Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, AKP. Dominggus Oktovianus Awes yang tewas ditembak orang tak dikenal [OTK], Senin [24/10], akhirnya diterbangkan dari Bandara Mulia menuju bandara Sentani dengan menggunakan penerbangan twin other, Trigana Air jenis PK-YRU, Selasa [25/10] sekitar pukul 11.30 Wit.

Jasat korban yang sudah dimasukan dalam peti mayat berbalutkan bendera merah putih. Sontak saja kedatangan jenazah almarhum disambut isak tangis keluarga yang sudah sekitar satu jam menunggu. Rasa sedih sedih nampak pada setiap orang yang menunggu di pintu kedatangan gudang Trigana Air Service.

Tidak hanya pihak keluarga, aparat kepolisan Polres Jayapura yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura, AKBP.Mathius D Fakhiri, SIK, turut aktif dalam penjemputan jenazah almarhum.

Pantauan koran ini di Bandara Sentani, Setelah jenazah diturunkan dari pesawat, tangis dan air matapun tak dapat terhindarkan dari keluarga maupun rekan kenalan almarhum.

“Tidak kami duga secepat itu, kau pergi untuk selamanya,” begitulah suara tangisan yang keluar dari bibir pihak keluarga mengekspresikan kesedihan mereka saat melihat jenazah almarhum hendak diturunkan dari pesawat ke mobil ambulance.

Jenazah almarhum langsung dimasukan kedalam mobil ambulance yang diiring-iringi mobil patroli polres jayapura, langsung diantar menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Youwari untuk kepentingan otopsi.

Pihak keluarga, yang tadinya memadati bandara sentani menjemput kedatangan jenazah almarhum, sebagiannya ikut dalam iring-iringan menuju RSUD Youwari untuk terlebih dahulu otopsi jenazah. Sedangkan sebagian keluarga lainnya ada yang langsung menunggu di rumah duka kompleks asrama polri samping polsek Sentani Kota.

Naik Pangkat

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo memberi kenaikan pangkat Anumerta pada Kapolsek Mulia, Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes, yang gugur saat bertugas melakukan pengamanan di Bandar Udara Mulia, Puncak Jaya, Senin [24/10] siang.

“Mabes Polri menaikkan pangkat almarhum dari AKP menjadi Kompol Anumerta, dia gugur dalam melaksanakan tugas. Skepnya tertulis sejak tanggal 24 Oktober 2011 dan baru kami terima,” ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono saat diitemui wartawan di Mapolda Papua, Selasa [25/10] kemarin.

Kabid Humas mengakui, evakuasi jenazah Kapolsek Mulia sempat tertunda satu hari karena cuaca buruk, dan hari ini [Selasa,red] baru bisa diterbangkan ke Jayapura untuk di makamkan di Taman Makam Bahagia [TMP] Waena.  ”Jenazah almarhum Dominggus Otto Awes akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia [TMP] Waena, hari ini, Rabu [26/10]. Rencana pemakaman almarhum akan dihadiri, Gubernur Papua, Kapolda dan Pangam XVII/Cenderawasih serta muspida,” ungkapnya.

Ketika disinggung pelaku penembakan. Wachyono mengatakan, aparat masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. dimana ciri-ciri pelaku, baik postur atau tinggi badan sudah diketahui aparat. ”Aparat kami masih melakukan pengejaran dan pencarian lebih lanjut di Puncak Jaya,” imbuhnya.

Untuk saksi sendiri, menurut dia, penyidik Polres Puncak Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang melihat kejadiaan. Namun jumlah saksi yang diperiksa, pihaknya belum mengetahi secara pasti. ”Saya tidak tahu jumlahnya, tapi yang jelas saksi sudah diperiksa, bahkan sudah dilakukan olah TKP,” tukasnya.

Disinggung soal lemahnya pengamanan di Bandara Mulia. Kabid Humas menyebutkan bahwa jumlah bandara di Papua cuku banyak, belum termasuk lapangan terbang perintis yang minim pengamanan. Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi pengamanan di setiap Bandara yang ada di Papua.

Hal itu penting, mengingat para kelompok sipil bersenjata ini kerap menyerang anggota yang dalam posisi sendirian, termasuk pos-pos terpencil. ”Bandara di Papua banyak, belum lagi lapangan perintis, yang ada hanya pos polisi, tidak ada pengamanan lebih. Demikian juga patroli hanya dilakukan dua orang saja,” katanya.

Dia juga mengakui Polda Papua sering melakukan himbauan kepada anggota agar saat melaksanakan tugas tidak seorang diri. ”Sudah sering kami himbau anggota, terutama di pos-pos terpencil, apalagi medan dan jarak pos satu dengan pos lainnya jauh,” tandasnya.

Bahkan kata Kabid Humas, Polda Papua juga berencana menambah jumlah personel sebanyak 260, sebelum tangga 30 Oktober untuk menjaga kamtibmas di Paniai dan Puncak Jaya. ”Rencana akan ada tambahan 260 personel untuk melakukan pengamanan di Paniai dan Puncak Jaya, diluar anggota yang sudah ada di pos-pos di daerah baik Polri atau TNI yang sudah melekat di sana,” katanya.

Perlu Dibuktikan

Sementara itu ditempat terpisah Ketua Komis A DPR Papua Ruben Magay,S.IP mengatakan tewasnya Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, Ajun Komisaris Polisi Dominggus Oktavianus Awes yang disinyalir dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka [OPM] perlu dibuktikan agar tidak menimbulkan polemik yang berkembang pada masyarakat.

Aneh memang kata dia, setiap kali terjadi kekerasan dan kekacauan di tanah Papua, aparat selalu menuding OPM pelakunya, tanpa disertai pembuktian yang jelas dan kuat. Padahal pelakunya belum tentu OPM. Untuk itu, aparat diminta agar bekerja profesional tanpa memunculkan opini. Kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah. kecuali aparat sudah melakukan investigasi dan mengetahui pelakunya barulah bisa mengarahkan pelaku untuk diproses Hukum.

Bila memang itu dilakukan OPM maka buktikan. Jangan asal bicara saja. siapa saja pun dia jika memang bersalah harus diproses hukum,’’ tegasnya.[loy/amros/tom]