DPRD Biak Dukung Pembentukan Papua Tengah

Written by Bahagia/Papos    

Wednesday, 26 October 2011 00:00

BIAK [PAPOS] - DPRD kabupaten Biak Numfor mendukung rencana pembentukan provinsi Papua Tengah, bila tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Dukungan itu disamaikan Wakil ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnath Rumbewas menanggapi rencana pembentukan provinsi Papua Tengah, kepada Papua Pos di Biak Selasa mengatakan, dirinya mendukung perjuangan pembentukan Papua Tengah tersebut. Apa lagi kata politisi Partai Demokrat ini, Papua Tengah kini telah diperjuangkan bersama, dan tidak lagi terkotak-kotakseperti perjuangan sebelumnya.

Untuk itu Wakil ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnath Rumbewas menyarankan, agar tim perjuangan Papua Tengah itu segera membentuk tim peneliti yang melibatkan akademisi. Hal tersebut kata Sefnath, penting dilakukan agar dibuatkan suatu kajian atau study kelayakan untuk diajukan sebagai eksponen local, utamanya bagi pemerintah daerah di wilayahPapua tengah.

“Mereka kan butuh dukungan biaya dan sebagainya, jadi tanpa eksponen yang lengkap, bagaimana pemerintah daerah dapat mendukung. Jadi kalau sekarang perjuangan ini sudah dilakukan secara bersama-sama. Saya sarankan buatlah kajian yang lengkap, agar bisa

pemerintah dan DPRD se-wilayah Papua Tengah ini punya dasar untuk memberi dukungan,” ujarnya.

Pada 11 Oktober lalu di Jakarta, para pejuang Papua Tengah mendatangani kesepakatan bersama untuk memperjuangkan pembentukan provinsi Papua Tengah. Tokoh perjuangan Papua tengah dari Mimika,

Andreas Anggaibak, Philips Wona dari kawasan Teluk Cenderawasih, Drs.AP. Youw dari Nabire, dan Laksamana TNI [Purn] D.H Wabiser dari kepulauan Biak, sepakat untuk kembali mengaktifkan UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya tengah [Papua tengah].

Sebelumnya diantara sejumlah tokoh tersebut, masih terjadi tarik menarik terkait calon ibu kota Papua tengah yakni di Biak, Nabire dan

Mimika. Sementara itu, dalam keterangan persnya, koordinator para bupati dan DPRD wilayah Papua Tengah pada Tim Komunike [Pejuang PapuaTengah], Drs. AP. Youw berharap, adanya dukungan dari masyarakat Papua, khususnya dukungan dari para Bupati dan DPRD di wilayah PapuaTengah dalam perjuangan tersebut. [gia]

Dualisme Kepemimpinan SKDP di Mamteng Segera Diselesaikan

Written by Thoding/Papos    

Tuesday, 25 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]– Adanya dualisme kepemimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] di Kabupaten Mamberamo Tengah, menjadi perhatian serius Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ayub Kayame.

Menurut Ayub Kayame kepada wartawan di Kantor Gubernur, Senin, (24/10) kemarin, roda pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Tengah saat ini masih menjadi kendala, karena disebabkan adanya dua pejabat yang memegang surat SK.

“Ada pejabat yang memegang SK Penjabat Bupati dan SK Gubernur, sehingga sama-sama ngotot sebagai Kepala Dinas,” tegasnya.

Dijelaskan, dualisme kepala dinas ini akan segera diselesaikan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di kabupaten tersebut. “Saya akan naik ke Mamberamo dan selesaikan masalah ini, karena sesuai dengan aturan yang memegang SK Gubernur itulah yang mempunyai hak sebagai Kepala Dinas,” tegasnya.

Ayub Kayame yang juga menjabat Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Papua mengaku, SK yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati sebelumnya tidak sah, pasalnya penjabat Bupati tidak punya kewenangan untuk  mengangkat dan melantik Kepala Dinas.

Ia menuturkan, masalah kepimimpinan SKPD inilah yang menghambat pelaksanaan Pilkada di Mamberamo Tengah. Namun dirinya merasa optimis, bulan ini masalah dualisme kepimpinan SKPD akan dapat segera diselesaikan, sehingga roda pemerintahan di Mamberamo dapat berjalan baik.

“Harapan masyarakat kepada pemerintah agar memberikan pelayanan dapat diwujudkan, karena masyarakat di Mamberamo Tengah merasa resah dengan adanya masalah dualism kepemimpinan ini,” terangnya.[tho]